Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai penambahan jumlah dokter saja tidak cukup untuk memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia.
Menurutnya, masalah paling mendesak adalah tata kelola yang memperbaiki distribusi tenaga kesehatan ke seluruh wilayah.
“Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis,” kata Netty dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
Netty meminta pemerintah memperkuat perencanaan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan kebutuhan di setiap daerah.
Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Penempatan dokter tidak cukup hanya mengandalkan penugasan, tetapi juga harus didukung insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas. Lalu, fasilitas kerja yang layak serta dukungan bagi kehidupan sosial tenaga kesehatan di daerah,” ucap Netty.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dan pengadaan alat medis yang berbasis kajian kebutuhan komprehensif.
“Setiap pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus berbasis pemetaan kebutuhan. Jangan sampai ada daerah yang kekurangan layanan dasar,” ujar Netty.
Netty menyambut positif pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor kesehatan namun menegaskan teknologi itu hanya sebagai pendukung tenaga medis.
“AI dapat membantu proses skrining, analisis data kesehatan, pembacaan hasil pemeriksaan penunjang, hingga mempercepat administrasi pelayanan. Keputusan klinis, tetap harus berada di tangan dokter karena pelayanan kesehatan membutuhkan penilaian profesional, komunikasi dengan pasien,” kata Netty.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui masih banyak pekerjaan rumah dalam pembenahan dunia kedokteran, terutama terkait keterbatasan jumlah dokter.
Budi mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
“Banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokternya,” kata Budi saat rapat tersebut.
Ia mencontohkan kondisi di daerah Mamberamo Raya, Papua, yang dilaporkan tidak memiliki dokter spesialis dan kekurangan dokter gigi.
“Dokter giginya nol puskesmasnya, mungkin ada dari 17, 12 enggak punya dokter,” ucap Budi.
Budi menilai kekurangan jumlah dokter menyebabkan beban kerja tenaga medis yang tersisa menjadi sangat tinggi.
“Jadi masalah utamanya karena memang kita kekurangan dokter sehingga akibatnya bebannya tinggi sekali,” kata Budi.
Pakar dan pembuat kebijakan diharapkan meningkatkan koordinasi untuk melakukan pemetaan kebutuhan, memperkuat insentif penempatan, dan mempercepat pembangunan fasilitas guna mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan.







