Komisi IV DPR RI menemukan 33 perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin seluas 600 ribu hektar di Jawa Barat.
Temuan itu diperoleh melalui investigasi Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menyatakan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serius.
Darori juga menekankan bahwa alih fungsi hutan tersebut mengurangi kemampuan hutan sebagai daerah tangkapan air.
Meski demikian, Komisi IV memberikan penghargaan atas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membatasi ekspansi pertambangan di wilayah itu.
Menurut Darori, langkah melarang pembukaan tambang baru oleh Gubernur Jawa Barat menjadi langkah penting untuk menekan dampak terhadap kawasan hutan.
Pernyataan terkait temuan dan apresiasi itu disampaikan pada Jumat, 26 Juni 2026.
Komisi IV juga menyoroti maraknya perburuan liar yang mengancam kelestarian satwa di Jawa Barat.
Kegiatan perburuan tersebut dilarang dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
Darori mengingatkan bahwa ancaman pidana kini lebih berat; pelaku pembunuhan satwa dilindungi dapat dipidana hingga lima tahun.
Salah satu rekomendasi Komisi IV adalah memperbaiki mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan dengan mengubah skema pinjam pakai menjadi sewa pakai.
Perubahan ini diharapkan memberi kepastian tanggung jawab pemulihan lingkungan setelah penggunaan kawasan selesai.
Rencana aturan sewa pakai akan diatur melalui peraturan pemerintah, dengan dana sewa yang diprioritaskan untuk rehabilitasi kawasan hutan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan hutan di wilayah tersebut.







