Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi atas pengelolaan anggaran yang dilakukan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tahun anggaran 2025.
Penghargaan itu disampaikan saat Rapat Kerja pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi VII, Rahayu Saraswati, menyoroti keberhasilan Kementerian UMKM dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Rahayu menegaskan bahwa mempertahankan WTP bukan hal mudah dan berharap realisasi anggaran ke depan tidak hanya tinggi secara angka tetapi juga berdampak langsung pada pemberdayaan pelaku UMKM, kata Rahayu pada Rabu, 15 Juli 2026.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman melaporkan realisasi belanja kementeriannya sebesar Rp425,65 miliar pada 2025.
Angka tersebut setara dengan 97,36 persen dari pagu anggaran Rp437,21 miliar.
Dengan tingkat penyerapan tersebut, Kementerian UMKM menempati peringkat ke-16 dari 45 kementerian berdasarkan serapan anggaran tertinggi.
Maman menilai efektivitas anggaran bisa dilihat dari capaian program-program yang dilaksanakan selama 2025.
Salah satunya, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp270 triliun kepada 2,75 juta debitur.
Dari total KUR itu, Rp163,9 triliun disalurkan ke sektor-sektor produktif.
Selain pembiayaan, upaya peningkatan daya saing UMKM dilakukan melalui fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi, dan pembinaan kewirausahaan.
Kementerian juga mengembangkan 753 inkubator bisnis yang saat ini membina 8.661 usaha rintisan.
Program-program tersebut merupakan bagian dari target pemerintah untuk mencetak 10 juta wirausaha baru pada 2029.
Untuk memperluas pasar, Kementerian melibatkan 57.600 pelaku UMKM sebagai pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Maman menyatakan rencana ke depan meliputi penguatan akses ekspor serta pembentukan Holding UMKM yang fokus pada sektor kuliner, pertanian dan perkebunan, beauty and wellness, serta olahraga.







