Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta penjelasan terbuka dari Kementerian Haji dan Umrah mengenai laporan realisasi biaya akomodasi jemaah haji di Makkah dan Madinah yang tercatat mencapai 100 persen.
Pertanyaan itu diajukan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Rapat tersebut mengangkat agenda Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M.
Selly menilai angka realisasi penuh pada pos akomodasi menimbulkan kejanggalan karena terdapat ratusan calon jemaah yang batal berangkat ke Tanah Suci.
Anggota DPR itu menyebut ada sekitar 400 hingga 500 jemaah yang tidak jadi berangkat dan mempertanyakan apakah biaya hotel, transportasi, dan konsumsi tetap dibayarkan meski pengguna layanan berkurang.
Ia juga meminta rincian mekanisme penetapan tarif pemondokan agar jelas basis perhitungannya.
Selly menekankan pentingnya transparansi terkait adanya variasi harga berdasarkan jarak hotel ke lokasi ibadah utama, sehingga publik dapat menilai kewajaran tarif.
Menurutnya, tata kelola anggaran haji wajib mengedepankan prinsip efisiensi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah diminta lebih proaktif melakukan negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi agar sisa kuota tidak terbuang sia-sia.
“Untuk apa ada menteri khusus jika tidak bisa melakukan efisiensi keuangan haji saat ada jemaah yang batal berangkat? Harus ada rasionalisasi pembiayaan yang jelas,” tegasnya.







