Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memasukkan ketentuan transaksi digital.
Revisi tersebut dianggap perlu sebagai landasan hukum dalam penyelesaian perselisihan antara pelaku UMKM dan platform digital.
Pernyataan Evita disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pejabat Eselon I Kementerian UMKM RI dan Perhimpunan Advocat Indonesia (PERADI) DPC Bekasi Raya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Ia menjelaskan bahwa undang-undang lama belum mengatur transaksi elektronik sehingga perlu dimasukkan dalam revisi.
“Karena di undang-undang yang lama, belum ada yang namanya transaksi digital, jadi harus dimasukkan, transaksi elektronik ini harus masuk. Nah, nanti kita dorong juga teman-teman Komisi VI untuk segera melakukan penyelesaian revisi daripada undang-undang,” ucapnya.
Evita mengatakan pertemuan dengan pelaku UMKM belum menemukan titik temu karena pihak platform belum memberikan penjelasan yang memadai.
Komisi VII perlu mendengar alasan di balik kebijakan pembekuan akun serta ketentuan operasional yang diterapkan oleh platform-platform tersebut.
Ia meminta agar Kementerian UMKM menghadirkan perwakilan platform digital secara formal dalam rapat bersama Komisi VII.
Rencana undangan juga mencakup sejumlah marketplace, Kementerian Komunikasi Digital, KPPU, serta PERADI sebagai pihak pelapor.
Evita menegaskan bahwa tujuan forum bukan untuk menciptakan konfrontasi, melainkan merumuskan solusi yang komprehensif bagi semua pihak terkait.
“Kita tidak mau mencari keributan tapi kita mau cari solusi, solusinya tentunya teman-teman yang dibekukan akunnya bisa dibuka kembali. Solusinya bahwa kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi ke depan,” ucap Evita.
Siska Yofthie, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gekrafs Kota Bekasi, melaporkan kerugian penjual secara nasional mencapai Rp3 triliun akibat saldo penjualan yang ditahan platform dengan alasan tidak jelas.
“Mekanismenya, menurut para korban, begitu saldo terlihat banyak, saldo ini ditahan. Alasannya pun tidak jelas dan diada-ada,” ucap Siska.
Menurut Siska, laporan dari para seller terus bertambah hingga menjelang rapat dengar pendapat.
Dari total sekitar 500 korban yang terdata, sebanyak 300 laporan telah terkonfirmasi masuk dalam data Gekrafs dan Peradi Bekasi Raya.
“Hasil data diskusi kami dengan para korban, kurang lebih per individu itu ada yang 1 miliar, ada yang 100 juta, ada yang 300 juta, kurang lebihnya begitu. Jadi kalau ditotal, hanya untuk Kota Bekasi saja itu mencapai 1 triliun,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kerugian individu bervariasi mulai dari Rp100 juta, Rp300 juta, hingga lebih dari Rp1 miliar.
Siska berharap Komisi VII mendorong penyelesaian sengketa secara nasional dan tidak hanya terfokus pada kasus di Kota Bekasi.







