Komisi IV DPR RI memberikan persetujuan atas tambahan anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp16,79 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di Jakarta.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyampaikan persetujuan tersebut pada Selasa, 1 September 2026.
Menurutnya, dana tambahan diperlukan untuk memperkuat program prioritas pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa alokasi anggaran diarahkan untuk memperkuat berbagai intervensi penanganan pangan.
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan pangan beras mencapai 735 ribu ton pada tahun anggaran 2027.
Amran merinci bahwa penggunaan dana meliputi pelaksanaan bantuan pangan beras, penyaluran SPHP beras dan jagung, bantuan pangan untuk bencana alam, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah.
Target penyaluran komoditas ditetapkan sebesar 600 ribu ton untuk pasokan beras dan 100 ribu ton untuk jagung.
Program pendukung lain termasuk pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat dan intervensi pengendalian di daerah rawan pangan.
Upaya juga diarahkan pada penguatan keamanan pangan segar serta peningkatan konsumsi pangan yang berbasis sumber daya pangan lokal.
Pemerintah menyiapkan alokasi khusus berupa bantuan beras sebanyak sepuluh ribu ton untuk antisipasi kondisi darurat bencana alam.
“Program ini kita siapkan untuk masyarakat. Bantuan pangan tetap kita perkuat, stabilisasi pasokan dan harga juga harus dijaga,” kata Amran.
Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Habibur Rochman memberi apresiasi atas langkah strategis Badan Pangan Nasional.
Ia mencatat rencana pelaksanaan 1.888 kegiatan Gerakan Pangan Murah yang akan tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten.
Habib menekankan agar dukungan anggaran difokuskan pada program yang memiliki sasaran, output, dan dampak yang jelas bagi masyarakat.
Andi Amran berharap dukungan penuh dari pihak legislatif untuk mengoptimalkan program prioritas pada 2027.
Salah satu sasaran operasional adalah fasilitasi distribusi pasokan surplus ke wilayah defisit hingga mencapai 19.500 ton.
“Dukungan Komisi IV DPR RI kami harapkan agar program prioritas Bapanas pada 2027 dapat berjalan optimal dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.







