Komisi VIII DPR RI menilai program Sekolah Rakyat berpotensi menjadi alat strategis untuk memutus siklus kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Penilaian itu disampaikan oleh anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, terkait inisiatif pendidikan yang menyasar kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau layanan publik.
Selly menyoroti rencana pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah penting untuk memperluas akses belajar bagi warga rentan.
Menurutnya, fasilitas pendidikan yang memadai akan memberi peluang berkelanjutan bagi keluarga miskin untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka.
Ia menegaskan bahwa intervensi sosial tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan tunai semata, melainkan harus dilengkapi dengan kebijakan pendidikan yang memperkuat kapasitas masyarakat.
Selly juga menyatakan DPR akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi program Sekolah Rakyat untuk memastikan tujuan tercapai dan kurikulum serta layanan pendidikan relevan bagi peserta didik.
Di tempat yang sama, Selly mengapresiasi perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang kini telah mencakup 153 kabupaten/kota.
Ia menyebut digitalisasi sebagai mekanisme yang mampu memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi hak warga atas bantuan sosial.
Dalam kondisi keterbatasan fiskal, Selly menegaskan bahwa perlindungan sosial harus tetap diprioritaskan oleh pemerintahan.
Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan jaring pengaman sosial agar upaya pengentasan kemiskinan bersifat jangka panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Selly kepada RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.







