Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) tidak diarahkan kepada jemaah yang melaksanakan umrah secara mandiri.
Pernyataan itu disampaikannya di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurut Abdullah, ketentuan pidana tersebut khusus menargetkan pihak yang menjalankan fungsi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara komersial tanpa memiliki hak atau izin resmi.
Ia menjelaskan bahwa pengakuan terhadap jalur umrah mandiri merupakan bentuk komitmen negara untuk menjamin kebebasan beribadah warga.
Namun, kebebasan itu perlu diimbangi oleh perlindungan hukum yang kuat agar masyarakat terhindar dari praktik agen perjalanan ilegal.
Abdullah menilai penerapan sanksi pidana merupakan langkah penegakan hukum yang paling efektif untuk menghentikan aktivitas oknum penyelenggara yang beroperasi di luar pengawasan negara.
Dia menambahkan bahwa sanksi administratif dinilai kurang efektif apabila diterapkan terhadap aktor yang sejak awal berada di luar sistem pengawasan.
Komisi III DPR juga mencatat bahwa praktik umrah ilegal sering kali menjadi pintu masuk bagi berbagai tindak pidana, termasuk penipuan berkedok agama.
Karena alasan tersebut, DPR memandang keberadaan ketentuan pidana dalam UU PIHU diperlukan untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh penyelenggara umrah ilegal.
Abdullah menyebut Pasal 122 UU PIHU sebagai instrumen hukum yang logis untuk menghentikan tindakan pihak tanpa hak yang bertindak sebagai PPIU.
Di akhir keterangannya, ia meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo karena penghapusan ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan memicu maraknya penipuan.







