• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » DPR: Sanksi Pidana UU PIHU Tidak untuk Jemaah Umrah Mandiri

DPR: Sanksi Pidana UU PIHU Tidak untuk Jemaah Umrah Mandiri

Jenggala 001 by Jenggala 001
Juli 28, 2026 15:09
in News
0
DPR: Sanksi Pidana UU PIHU Tidak untuk Jemaah Umrah Mandiri

DPR Tegaskan Sanksi Pidana UU PIHU Bukan untuk Jemaah Umrah Mandiri

0
SHARES
3
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) tidak diarahkan kepada jemaah yang melaksanakan umrah secara mandiri.

Pernyataan itu disampaikannya di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Menurut Abdullah, ketentuan pidana tersebut khusus menargetkan pihak yang menjalankan fungsi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara komersial tanpa memiliki hak atau izin resmi.

Ia menjelaskan bahwa pengakuan terhadap jalur umrah mandiri merupakan bentuk komitmen negara untuk menjamin kebebasan beribadah warga.

Namun, kebebasan itu perlu diimbangi oleh perlindungan hukum yang kuat agar masyarakat terhindar dari praktik agen perjalanan ilegal.

Abdullah menilai penerapan sanksi pidana merupakan langkah penegakan hukum yang paling efektif untuk menghentikan aktivitas oknum penyelenggara yang beroperasi di luar pengawasan negara.

Dia menambahkan bahwa sanksi administratif dinilai kurang efektif apabila diterapkan terhadap aktor yang sejak awal berada di luar sistem pengawasan.

Komisi III DPR juga mencatat bahwa praktik umrah ilegal sering kali menjadi pintu masuk bagi berbagai tindak pidana, termasuk penipuan berkedok agama.

Karena alasan tersebut, DPR memandang keberadaan ketentuan pidana dalam UU PIHU diperlukan untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh penyelenggara umrah ilegal.

Abdullah menyebut Pasal 122 UU PIHU sebagai instrumen hukum yang logis untuk menghentikan tindakan pihak tanpa hak yang bertindak sebagai PPIU.

Di akhir keterangannya, ia meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo karena penghapusan ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan memicu maraknya penipuan.

Tags: abdullahDPR RIKomisi III DPR RIMahkamah Konstitusipenyelenggara umrah ilegalpenyelenggaraan ibadah haji dan umrahppiusanksi pidanaumrah mandiriuu pihu
SummarizeShare

Berita Terkait

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

Babinsa Karanganom Info Rekrutmen TNI AD untuk Generasi Muda

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Serda Safari dari Babinsa Koramil 14/Karanganom Kodim 0723/Klaten menggelar dialog terbuka dengan warga Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan komunikasi sosial itu juga dihadiri...

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakisan periode 2027–2035 digelar di Aula Balai Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Senin (17/11/2026). Acara dihadiri Babinsa Desa Pakisan,...

Next Post
Bob Andika Sitepu Peringati 30 Tahun Kudatuli, Kenang Korban

Bob Andika Sitepu Peringati 30 Tahun Kudatuli, Kenang Korban

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.