• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » DPR RI Tagih Peta Jalan Sekolah Swasta Gratis, Sebut Anggaran Kemendikdasmen Belum Berpihak pada Putusan MK

DPR RI Tagih Peta Jalan Sekolah Swasta Gratis, Sebut Anggaran Kemendikdasmen Belum Berpihak pada Putusan MK

Jenggala 005 by Jenggala 005
Juni 20, 2026 05:57
in News, Pemerintah, Politik
0
DPR RI Tagih Peta Jalan Sekolah Swasta Gratis, Sebut Anggaran Kemendikdasmen Belum Berpihak pada Putusan MK

DPR RI Tagih Peta Jalan Sekolah Swasta Gratis, Sebut Anggaran Kemendikdasmen Belum Berpihak pada Putusan MK

0
SHARES
3
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Jakarta, Jenggala – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengingatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggratiskan biaya pendidikan pada sekolah swasta jenjang SD-SMP.

Berita Terkait

Koramil 03/Legok Kerja Bakti Persiapan STQ 13 Legok 2026

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

MY Esti mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya meminta realisasi putusan tersebut secara bertahap, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima peta jalan yang menggambarkan tahapan terkait pelaksanaan putusan tersebut.

“Kami kembali mengingatkan di dalam tambahan anggaran yang diajukan Pak Menteri belum menampakkan klausa berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, juga tidak ada roadmap untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi putusan tersebut,” kata MY Esti dalam Rapat Kerja Kemendikdasmen dengan Komisi X DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu.

Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo 

Menurutnya, Kemendikdasmen tetap harus memasukkan keberlanjutan realisasi putusan MK tersebut meski tengah dalam kondisi keterbatasan alokasi anggaran setelah efisiensi.

“Keputusan rapat Komisi X sudah berulang kali mengenai hal ini, tetapi tidak ada tindak lanjut yang kami anggap sangat serius ya. Kalau itu karena keterbatasan anggaran, maka tetap harus ada progres di tahun 2027 apa, tahun 2028 bagaimana dan selanjutnya, itu kan amanah yang diberikan kepada kita semua,” tegasnya.

Pada rapat yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, lebih dulu menyampaikan usulan tambahan anggaran Rp40,75 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 guna mendukung keberlanjutan program prioritas dalam bidang pendidikan.

Ia mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut didasarkan pada alokasi anggaran pagu indikatif TA 2027 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, yakni sebesar Rp58,24 triliun, yang dinilai belum mencukupi kebutuhan pendanaan sederet program kerja Kemendikdasmen.

Karena itu, Mu’ti menjelaskan tambahan anggaran yang diusulkan akan digunakan untuk mendukung beberapa program kerja, di antaranya dukungan terhadap wajib belajar 13 tahun sebesar Rp11,928 triliun, kualitas pengajaran dan pembelajaran sebesar Rp22,59 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp3 triliun, kebahasaan dan kesastraan sebesar Rp283,44 miliar dan dukungan manajemen sebesar Rp2,95 triliun.

Sebagai informasi, pada bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo

MK menyatakan frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan itu, MK dalam amar putusannya mengubah norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi:

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

Tags: DPRgerakcepatindonesiaunggulmy esti wijayatiPDI PerjuanganPDIPPendidikan
SummarizeShare

Berita Terkait

Koramil 03/Legok Kerja Bakti Persiapan STQ 13 Legok 2026

Koramil 03/Legok Kerja Bakti Persiapan STQ 13 Legok 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

Warga Desa Rancagong bersama unsur keamanan dan pemerintah desa menggelar kerja bakti di Lapangan Bola Cadas, RT 01/03, Jumat (20/11/2026). Aktivitas dimulai pukul 08.00 WIB dengan fokus utama...

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

TNI Angkatan Udara menggelar Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2026 sebagai wadah pengujian ketepatan dan konsistensi menembak bagi perwira tinggi TNI-Polri. Kejuaraan berlangsung di Lapangan Tembak Djamsuri, Brigade Parako...

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

SMAN 1 Sewon jadi tempat pembekalan karakter bagi 360 siswa-siswi kelas X A sampai X J. Pada Kamis, 19 November 2026, pukul 07.30 hingga 12.00 WIB, kegiatan berlangsung...

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Next Post
KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar Terkait Dugaan Pemerasan WNA

KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar Terkait Dugaan Pemerasan WNA

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.