Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan perlunya jaminan penuh atas hak-hak pekerja jika terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali.
Ia menyatakan negara harus memastikan proses pemenuhan hak berlangsung cepat dan tanpa hambatan birokrasi.
Charles juga mendorong perluasan program padat karya sebagai langkah menciptakan alternatif lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan sektor industri.
Komisi IX telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan mitigasi taktis agar pekerja terdampak dapat mengakses haknya dengan mudah dan cepat.
Pernyataan tersebut disampaikan Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Menurut Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini, percepatan pencairan hak merupakan wujud kehadiran negara bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.
Ia menilai dana kompensasi penting untuk menopang kebutuhan hidup selama masa transisi mencari pekerjaan baru.
Salah satu contoh yang disebutnya sebagai praktik baik adalah penanganan PHK massal di PT Sritex, di mana ribuan pekerja mampu mencairkan haknya dalam waktu singkat.
Charles menegaskan pemerintah perlu mengintervensi pasar tenaga kerja lewat program padat karya ketika sektor swasta mengalami perlambatan.
Ia mengingatkan bahwa langkah pemerintah tidak boleh sebatas penanganan pasca-PHK, melainkan juga upaya pencegahan agar perusahaan tidak sampai gulung tikar.
Charles memberi apresiasi atas pembentukan Satgas Mitigasi PHK oleh pimpinan DPR dan pemerintah.
Satgas tersebut diharapkan dapat mendeteksi perusahaan yang mulai mengalami tekanan dan memfasilitasi solusi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja.







