Pemerintah diminta segera mengambil langkah antisipatif menyusul rencana relokasi parsial dua perusahaan manufaktur komponen otomotif asal Jepang.
Peringatan itu disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, yang menilai potensi dampak pekerjaan dan daya saing industri nasional sangat serius.
Pulung, kader PDIP, memperkirakan relokasi dapat memicu pemutusan hubungan kerja sekitar 7.000 tenaga kerja.
Kedua pabrik yang dikabarkan akan pindah beroperasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, dengan rencana relokasi ke Vietnam yang muncul akhir bulan lalu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga menjabat Ketua Satgas Mitigasi PHK, menyatakan pada Jumat 26 Juni 2026 bahwa perpindahan tersebut untuk sementara ditunda.
“Alhamdulilah, rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda,” kata Prasetyo Hadi.
Pulung menegaskan relokasi tidak bisa dipandang semata-mata sebagai keputusan bisnis biasa dan harus menjadi perhatian kebijakan publik.
“Fenomena ini harus dibaca sebagai alarm deindustrialisasi dini. Ini memerlukan intervensi kebijakan non-konvensional,” ujarnya, Senin, 6 Juli 2026.
Politikus itu meminta pemerintah mengevaluasi iklim investasi nasional, karena relokasi investasi asing merupakan indikator penting daya saing ekosistem industri.
Menurut Pulung, pemerintah harus menjawab mengapa ekosistem industri Indonesia kalah menarik dibandingkan negara tetangga.
Ia menekankan bahwa keputusan investasi jangka panjang di sektor manufaktur dipengaruhi oleh kepastian regulasi.
Perubahan kebijakan ekonomi yang menimbulkan ketidakpastian disebutnya berpotensi mengubah keputusan investor dan memerlukan respons yang bijak dari pemerintah.
Pulung juga mengingatkan perusahaan-perusahaan yang melakukan relokasi agar menjalankan kewajiban terhadap pekerja.
Proses relokasi harus disertai pemenuhan hak-hak normatif dan mekanisme transisi yang bertanggung jawab agar tenaga kerja tidak mengalami perlakuan yang merugikan.
“Jangan sampai tenaga kerja kita diperlakukan dengan prinsip ‘habis manis sepah dibuang’,” kata Pulung.
Selain itu, ia mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi gelombang PHK.
Pulung menilai situasi ekonomi global menuntut Kementerian Ketenagakerjaan bekerja lebih progresif, antisipatif, dan mengembangkan fungsi early warning system mitigasi PHK.







