Komisi XI DPR RI menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun untuk dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Keputusan tersebut difinalisasi melalui rapat kerja bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Rabu, 2 September 2026.
Rapat juga dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta Bank Indonesia.
Untuk rincian penerimaan, pos pajak ditetapkan sebesar Rp2.591,4 triliun.
Penerimaan dari kepabeanan dan cukai dipatok Rp316,6 triliun.
Jika digabung, penerimaan dari sektor pajak dan kepabeanan mencapai Rp2.908 triliun.
Komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp517,4 triliun.
Sementara itu, alokasi untuk hibah ditetapkan Rp0,7 triliun.
Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa kebijakan akan diarahkan pada peningkatan efektivitas pengumpulan pajak dan PNBP.
Langkah ini ditujukan untuk memperluas basis penerimaan demi menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.
Misbakhun menambahkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas pembiayaan program pemerintah.
Strategi fiskal yang disusun dibuat secara terukur dengan tujuan memperkuat ketahanan APBN tahun anggaran 2027.
Di akhir rapat, Misbakhun meminta persetujuan anggota dan pemerintah terhadap dua komponen utama pendapatan tersebut, yang kemudian disetujui oleh forum.







