Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungan atas gagasan pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing yang diusulkan oleh Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra.
Bamsoet menilai regulasi khusus diperlukan untuk menghadapi ancaman yang kini melintasi berbagai ranah dan tidak lagi terbatas pada operasi intelijen konvensional.
Menurutnya, ancaman dapat muncul melalui diplomasi, ekonomi, teknologi, siber, informasi, serta beragam bentuk operasi intelijen lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Ia menekankan bahwa penyusunan payung hukum harus tetap menjunjung prinsip demokrasi dan kebebasan sipil.
Batasan kewenangan yang jelas menurut Bamsoet menjadi prasyarat agar upaya menjaga keamanan nasional berjalan dalam koridor negara hukum.
Bamsoet juga mengingatkan perubahan pola spionase yang banyak memanfaatkan teknologi digital.
Ia menyebut informasi strategis terkait kebijakan pemerintah, pertahanan, energi, SDA, industri, teknologi, data kependudukan, hingga infrastruktur kritis berpotensi menjadi sasaran.
Serangan siber dinilai dapat dijadikan pintu masuk operasi intelijen asing.
Metode yang disebut meliputi pencurian kredensial, pemetaan jaringan, pengambilan dokumen, penyebaran malware hingga pengintaian digital.
Menurut Bamsoet, UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing perlu ditempatkan sebagai pelengkap kerangka hukum yang sudah ada, bukan sekadar menambah aturan baru.
Penyusunan regulasi tersebut harus memberikan batasan dan definisi tegas terhadap aktivitas seperti operasi pengaruh, perekrutan agen, pencurian informasi strategis, transfer teknologi sensitif, pendanaan terselubung serta aktivitas siber.
Kejelasan definisi penting agar aparat penegak hukum memiliki dasar kuat dalam menangani dugaan pelanggaran dan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan yang mengganggu hak masyarakat.
Ia menyarankan agar pembahasan regulasi diselaraskan dengan ketentuan yang telah berlaku, termasuk UU Intelijen Negara, KUHP Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Perlindungan Data Pribadi.
Bamsoet juga mengingatkan perlunya sinkronisasi dengan berbagai ketentuan di bidang pertahanan, keamanan, investasi, dan keamanan siber.
Dia berharap gagasan Kepala BIN itu segera dikembangkan menjadi kajian akademik dan naskah kebijakan yang matang.







