Anggota Badan Anggaran DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, meminta kepastian atas estimasi penerimaan dari cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) untuk RAPBN 2027.
Pemerintah memasukkan perkiraan penerimaan tersebut sebesar Rp1,6 triliun dalam dokumen anggaran.
Permintaan klarifikasi itu muncul setelah kebijakan serupa yang direncanakan pada 2026 gagal terealisasi meski semula ditargetkan menghasilkan Rp7,6 triliun.
Dolfie menyoroti kebutuhan akan rencana cadangan apabila penerimaan cukai MBDK kembali tidak tercapai pada 2027.
Pertanyaan itu disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Pemerintah menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan cukai MBDK masih menunggu koordinasi dan arahan lebih lanjut dari Menteri Keuangan.
Disebutkan ada sejumlah aspek teknis yang perlu diperdalam sebelum kebijakan dapat diberlakukan secara penuh.
Salah satu poin yang menjadi perhatian pemerintah adalah pengaturan kadar garam, gula, dan lemak pada produk yang akan dikenai cukai.
Pemerintah juga menyatakan akan melanjutkan evaluasi dan pendalaman bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memastikan implementasi berjalan optimal.
Langkah-langkah tersebut diharapkan sekaligus mendukung target penerimaan negara dalam RAPBN 2027 apabila kebijakan cukai MBDK dapat diterapkan.







