Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan perlunya percepatan penanganan darurat dan pemulihan layanan kesehatan setelah gempa yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Ia menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah, tenaga kesehatan, aparat keamanan, dan relawan atas kerja sama dalam menanggulangi dampak bencana.
Charles melakukan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Ruteng pada Jumat (21/8) untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
Data yang diperoleh menunjukkan dari 190 puskesmas yang beroperasi di Flores, 68 unit mengalami kerusakan dan 19 di antaranya dilaporkan belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
RSUD Ruteng tercatat mengalami kerusakan signifikan sehingga sebagian pelayanan digelar di luar gedung rumah sakit.
Sementara RS Pratama Reo mengalami kerusakan sangat berat sehingga layanan dialihkan ke fasilitas sementara.
Komisi IX menegaskan pengawasannya tidak hanya pada dua rumah sakit tersebut, tetapi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak.
Evaluasi itu akan memetakan status operasional dan kapasitas rumah sakit, kebutuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan serta alat medis, serta menentukan skala rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur kesehatan.
Tujuannya adalah memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan di kabupaten-kabupaten terdampak untuk merencanakan langkah penanganan lanjutan.
Komisi juga mendorong optimalisasi rumah sakit rujukan di sekitar wilayah terdampak agar dapat menampung limpahan pasien secara efektif.
Kementerian Kesehatan telah menyiagakan beberapa RSUD sebagai fasilitas pendukung utama, yaitu RSUD Borong, RSUD Bajawa, RSUD Nagekeo, RSUD Ende, dan RSUD TC Hillers Sikka.
Komisi IX meminta data menyeluruh mengenai kondisi korban dan pengungsi, kerusakan serta operasional fasilitas kesehatan, sistem rujukan, pelayanan JKN, keamanan obat, serta kebutuhan pangan dan gizi.
Gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026 menyebabkan kerusakan luas dan korban jiwa.
Hingga 21 Agustus 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia menjadi 83 jiwa, korban luka-luka sebanyak 986 jiwa, dan 110.785 jiwa mengungsi.
Bencana ini juga merusak sedikitnya 44.946 rumah warga di delapan kabupaten, dengan dampak terparah di Kabupaten Manggarai Timur.







