Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah membuka secara rinci perhitungan keekonomian untuk kebijakan Biodiesel 50 persen (B50).
Menurutnya, keterbukaan data penting agar publik dapat menilai secara menyeluruh manfaat dan beban yang timbul dari kebijakan tersebut.
Ateng menekankan bahwa penjelasan harus meliputi aspek ekonomi, fiskal, dan teknis pelaksanaan sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.
Ia menyampaikan hal itu di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026, saat mendesak pemerintah untuk memaparkan semua komponen yang menjadi dasar penghitungan keekonomian B50.
Kebijakan B50 diberlakukan sejak 1 Juli 2026 dan mewajibkan pencampuran FAME berbasis sawit ke dalam bahan bakar solar.
Pemerintah memproyeksikan langkah ini akan mengurangi impor solar dan memberikan penghematan devisa negara.
Ateng juga meminta penjelasan mengenai dukungan fiskal yang disiapkan untuk mendukung implementasi B50, termasuk rincian skema pembiayaan.
Dia memperingatkan agar masyarakat tidak menilai B50 hanya dari potensi penghematan devisa tanpa memahami seluruh mekanisme pembiayaan yang mendasarinya.
Soal distribusi, legislator itu mengingatkan perlunya kesiapan rantai pasok nasional mengingat masih ada masa transisi hingga 30 September 2026 bagi stok B40.
Selain itu, ia menggarisbawahi tantangan teknis terkait penggunaan biodiesel dengan kadar FAME lebih tinggi sehingga pengawasan mutu dan kesiapan infrastruktur harus diperkuat.
DPR menyatakan mendukung upaya mewujudkan kemandirian energi nasional, namun menekankan kebijakan harus dirancang dengan efisiensi dan keterbukaan fiskal.
Menurut Ateng, kemandirian energi hanya akan berdampak positif bagi masyarakat jika kebijakan dijalankan secara efisien, transparan, dan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal.







