Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta Kementerian Haji dan Umrah melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan mutu layanan bagi jamaah Indonesia pada musim haji berikutnya.
Pernyataan itu disampaikan Singgih pada Kamis, 2 Juli 2026, setelah meninjau berbagai aspek operasional haji tahun 2026.
Ia menekankan ada tiga fokus utama evaluasi yang harus menjadi prioritas pemerintah dan penyelenggara: pengelolaan layanan di Mina, penerapan persyaratan istitha’ah kesehatan, serta penanganan keterlambatan penerbangan jamaah.
Menurut Singgih, perhatian terhadap ketiga aspek tersebut menjadi isu bersama antara Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara pengirim jamaah, termasuk Indonesia.
Secara umum, Singgih mengapresiasi pelaksanaan haji 2026 yang berjalan relatif baik, namun ia mengingatkan bahwa dinamika penanganan jamaah semakin kompleks sehingga memerlukan pembaharuan sistem secara berkelanjutan.
Terkait Mina, ia menyebut kawasan itu sebagai titik kritis karena harus menampung jutaan jamaah dalam waktu singkat sehingga kapasitas fisik masih menjadi kendala utama.
Pengaturan mobilitas jamaah, penempatan tenda, distribusi logistik, dan manajemen arus dipandang perlu ditopang oleh sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi.
Singgih mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan, optimalisasi tata letak tenda, serta penerapan manajemen pergerakan jamaah yang memakai data digital untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan.
Mengenai istitha’ah, ia menegaskan bahwa persyaratan kesehatan harus diberlakukan secara objektif, transparan, dan sesuai standar medis sehingga berfungsi sebagai perlindungan bagi jamaah, bukan sekadar administrasi formal.
Untuk itu, Singgih mengusulkan agar pembinaan kesehatan calon jamaah dimulai jauh sebelum keberangkatan sehingga ada waktu cukup untuk berlatih dan memulihkan kondisi fisik.
Soal keterlambatan penerbangan, ia meminta evaluasi menyeluruh yang mencakup kesiapan armada, penjadwalan penerbangan, koordinasi proses embarkasi, layanan ground handling, serta mekanisme mitigasi saat gangguan operasional terjadi.
Menurutnya, delay tidak hanya mengganggu jadwal perjalanan tetapi juga dapat berdampak pada kondisi fisik jamaah dan kesiapan layanan di Arab Saudi.
Komisi VIII akan menjalankan fungsi pengawasan agar semua temuan evaluasi diimplementasikan menjadi kebijakan yang meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
Singgih menutup dengan harapan agar evaluasi penyelenggaraan haji 2026 menjadi momentum memperkuat tata kelola haji Indonesia agar lebih profesional, adaptif, berorientasi keselamatan jamaah, dan mampu menjadi contoh layanan haji terbaik di tingkat internasional.







