Anggota DPR RI menyoroti meluasnya kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sebagai isu yang dinilai mengancam ketahanan nasional di luar ranah militer.
Pernyataan itu disampaikan oleh Syahrul Aidi Maazat, anggota Komisi I DPR RI, yang mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan kebijakan pertahanan negara terbaru.
Syahrul merujuk pada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029 sebagai landasan penilaian ancaman nasional.
Menurutnya, Perpres tersebut memasukkan klasifikasi ancaman ke dalam kategori militer, nonmiliter, dan hibrida.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026, Syahrul menegaskan bahwa upaya memperkuat alat utama sistem persenjataan belum cukup untuk menjaga kedaulatan.
Ia mengimbau agar pembangunan karakter, pendidikan, akhlak generasi muda, serta semangat persatuan turut diprioritaskan sebagai bagian dari ketahanan nonmiliter.
Syahrul juga menyoroti bahwa ancaman era modern tak selalu berwujud invasi bersenjata, melainkan bisa muncul melalui penyebaran nilai, budaya, dan ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
Sesama anggota Komisi I, Oleh Soleh, menyatakan dukungan penuh terhadap penerbitan Perpres Nomor 111 Tahun 2025.
Oleh menyebut lampiran Perpres yang memasukkan penyebaran budaya LGBTQ dalam kategori ancaman nonmiliter sebagai keputusan yang tepat karena fenomena tersebut dinilai berkembang dan berpotensi mempengaruhi generasi muda.
Ia mendorong peran aktif keluarga dalam pengawasan dan pembinaan anak, khususnya terkait akses ke media digital.
Menurut Soleh, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam membentuk moral dan karakter agar generasi muda tidak terpengaruh oleh hal-hal yang mengganggu perkembangan mereka.







