Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil mengusulkan perubahan nama RUU Perampasan Aset menjadi RUU Melindungi Aset.
Nasir menyatakan pergantian istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan komitmen perlindungan terhadap hak kepemilikan warga negara.
Menurutnya, rancangan undang-undang disusun untuk menanggapi masa depan penanganan aset yang dikuasai oleh pelaku korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasir saat berdialog dengan Pro3 RRI pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Dalam pembahasan rancangan ini, DPR melibatkan pihak akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta organisasi non-pemerintah.
Nasir menekankan bahwa fokus pembahasan harus pada substansi aturan sehingga dapat memenuhi tujuan pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset.
Draft RUU tersebut mengadopsi kombinasi pendekatan pidana dan perdata untuk memperkuat upaya negara mengambil aset hasil korupsi.
Dengan pendekatan perdata, proses pengambilan aset dapat ditempuh melalui pengadilan meskipun proses pidana masih berjalan.
Ia menggarisbawahi pentingnya lembaga peradilan yang adil dan independen agar ketentuan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Nasir juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum karena aset hasil korupsi kerap disembunyikan, disamarkan, atau dipindahkan ke luar negeri.
Menurutnya, korupsi termasuk kejahatan luar biasa sehingga penegak hukum harus diperlengkapi kemampuan ekstra untuk menelusuri dan merebut aset tersebut.
Nasir berharap RUU itu nantinya dapat menyelamatkan keuangan negara, memperkuat perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia menegaskan perlindungan hak atas harta tetap berlaku bagi terdakwa, kecuali ketika harta tersebut terbukti berasal dari tindak pidana korupsi.
Di luar aspek penegakan, Nasir membuka kemungkinan pemanfaatan hasil rampasan untuk kepentingan publik, misalnya lahan dikelola kelompok tani dan rumah dimanfaatkan kelompok sosial serta penyandang disabilitas.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan meminta agar pembahasan RUU bergerak menuju rumusan yang konkret dan aplikatif.
Bob mendorong agar diskusi tidak berputar lama pada konsep Non-Conviction Based (NCB) versus conviction based, melainkan segera menentukan ketentuan yang bisa dilaksanakan.
Ia juga menyampaikan agar tenaga ahli Komisi III menyusun TOR yang dipercepat sehingga rancangan lebih cepat mencapai tahap implementasi.
Menurut Bob, tujuan akhirnya adalah menghasilkan aturan yang adil, independen, dan mampu menjawab persoalan implementasi di lapangan.
(Shafa)







