Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyerukan kajian menyeluruh terkait gagasan membuka kewarganegaraan ganda untuk kepentingan nasional.
Yanuar menekankan bahwa setiap kebijakan tentang kewarganegaraan harus memiliki batasan dan parameter kepentingan nasional yang jelas.
Menurutnya, pembahasan tidak cukup pada pertanyaan apakah kewarganegaraan ganda perlu dibuka, melainkan juga siapa yang berhak memperoleh status tersebut dan dalam kondisi apa hal itu dibenarkan.
Yanuar mengingatkan perlunya kriteria ketat agar konsep kewarganegaraan ganda bersifat terbatas dan tidak multitafsir.
Ia menyarankan aturan yang mengatur pihak yang memenuhi syarat, masa berlaku status, mekanisme pengawasan, serta hak dan kewajiban yang menyertainya.
Apabila kriterianya terlalu longgar, Yanuar memperingatkan, kebijakan yang semula bersifat pengecualian berisiko berubah menjadi pembukaan rezim kewarganegaraan secara luas.
Dia menilai aspek-aspek mendasar harus dibahas sebelum merumuskan kebijakan, termasuk parameter kepentingan nasional dan lembaga yang berwenang menentukan pemenuhan kriteria.
Yanuar juga menyoroti potensi konflik loyalitas, ancaman bagi keamanan nasional, implikasi jabatan publik, hak politik, soal perpajakan, serta kewajiban terhadap negara.
Menurutnya, kewarganegaraan bukan sekadar administrasi, melainkan hubungan hukum antara individu dan negara yang memuat hak, kewajiban, dan unsur loyalitas.
Pernyataan itu disampaikan Senin, 17 Agustus 2026.
Yanuar menegaskan bahwa kerangka hukum kewarganegaraan Indonesia telah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.
Jika perubahan diperlukan, proses tersebut harus dilakukan secara terukur dan tidak reaktif terhadap tekanan perkembangan sesaat.
Untuk itu, ia mengusulkan keterlibatan DPR, akademisi, ahli hukum tata negara dan hukum internasional, diaspora, masyarakat sipil, serta kementerian dan lembaga terkait dalam pembahasan.
Di sisi lain, Yanuar mengakui kebutuhan adaptasi menyusul mobilitas masyarakat yang meningkat dan persoalan kewarganegaraan yang dialami diaspora, warga keturunan Indonesia, serta anak dari perkawinan campuran.
Namun ia menekankan penyelesaian masalah tersebut tidak harus dilakukan dengan membuka kewarganegaraan ganda secara luas.
Yanuar menyerukan agar setiap opsi kebijakan senantiasa mempertimbangkan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan kedaulatan negara.
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa tujuan kebijakan bukan sekadar tampil progresif, melainkan menghasilkan manfaat nyata bagi Indonesia tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang ada.







