Komisi IX DPR RI mendesak alokasi anggaran khusus untuk rekonstruksi fasilitas kesehatan yang rusak akibat gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Desakan itu disampaikan setelah rombongan Komisi IX meninjau langsung lokasi pascagempa bermagnitudo 7,7 pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menyatakan kunjungan bertujuan menilai kesiapan fasilitas kesehatan dalam melayani masyarakat terdampak bencana.
Hasil observasi lapangan menunjukkan sejumlah layanan medis terpaksa dipindah ke area terbuka karena kerusakan bangunan rumah sakit dan puskesmas.
Tenda darurat kini difungsikan untuk instalasi gawat darurat, unit radiologi, serta ruang perawatan intensif bagi pasien bersalin.
Charles berharap peninjauan bersama jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan mendorong intervensi terukur dari pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang memadai.
Meski infrastruktur rusak, pelayanan medis untuk korban luka dan ibu bersalin tetap dijalankan sesuai standar operasional dan menunjukkan perkembangan klinis yang baik.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, menilai perlu segera dilakukan pembangunan kembali fasilitas kesehatan secara permanen karena rumah sakit lapangan tidak ideal untuk pemakaian jangka panjang.
Melki merekomendasikan dukungan khusus, termasuk dari Komisi IX, agar rumah sakit di Flores dapat segera dibangun kembali.
Berdasarkan data posko provinsi, tercatat sekitar 384 fasilitas kesehatan terdampak gempa; kerusakan berkisar dari rusak sedang hingga bangunan yang tidak dapat digunakan kembali.
Dengan kondisi tersebut, DPR terus mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana khusus bagi perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas kesehatan yang rusak.







