Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta dilakukannya audit menyeluruh atas pengadaan gembok untuk lapas dan rutan yang dilaporkan bernilai sekitar Rp1 juta per unit.
Permintaan audit itu dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara harga pembelian pemerintah dengan spesifikasi teknis produk yang digunakan pada institusi pemasyarakatan.
Andreas menilai pemeriksaan formal penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di ruang publik dan agar akuntabilitas anggaran negara tetap terjaga.
Ia menyebut penguatan aspek keamanan di lapas dan rutan menjadi salah satu fokus kerja Panitia Kerja (Panja) Lapas Komisi XIII DPR RI sehingga pengadaan sarana pendukung wajib mendapat pengawasan ketat dari legislatif.
Andreas juga mengingatkan bahwa klaim dari pihak eksekutif tidak otomatis menggugurkan kebutuhan peninjauan ulang oleh lembaga berwenang.
“Diaudit saja, supaya kita tahu persis kesesuaian antara harga dan spesifikasi khusus gembok untuk lapas dan rumah tahanan tersebut,” ujar Andreas saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (5/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan saran agar lembaga pengawas seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan dilibatkan dalam proses penelaahan.
Andreas juga mengingatkan publik untuk membedakan produk pengamanan institusi berisiko tinggi dengan produk komersial massal yang beredar bebas.
“Gembok kandang ayam dengan gembok lapas atau rutan itu pasti jauh berbeda,” ujarnya, menekankan adanya perbedaan segmentasi harga dan ketahanan antar-komoditas.
Merespons sorotan tersebut, Juru Bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Rika Aprianti, menjelaskan bahwa gembok yang diadakan bukan barang kebutuhan umum melainkan produk dengan spesifikasi tingkat tinggi (high security).
“Spesifikasinya dirancang khusus untuk mendukung sistem pengamanan di lapas dan rutan, sehingga wajib memenuhi standar teknis kepemasyarakatan yang ketat,” kata Rika di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Rika merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 sebagai dasar teknis pelaksanaan pengadaan tersebut.
Dia memaparkan bahwa gembok lapas wajib terbuat dari logam berkekuatan tinggi, memiliki fitur anti-karat, tahan terhadap upaya perusakan fisik, serta dilengkapi sistem anak kunci khusus yang sangat sulit diduplikasi.
Selain itu, Rika menyatakan seluruh produk telah melewati pengujian beban dan evaluasi kelaikan fisik sebelum didistribusikan ke unit pelaksana.
Rika menambahkan bahwa pengadaan untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025 dilakukan melalui sistem belanja elektronik (e-purchasing) menggunakan e-katalog LKPP sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.







