Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti, mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola asrama haji.
Menurutnya, skema BLU dapat memberi fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan sumber daya manusia dan aset-aset negara terkait layanan haji.
Haeny menyampaikan apresiasi atas fasilitas Asrama Haji Lampung yang dinilai layak dan memadai untuk melayani calon jemaah.
Ia menilai keberadaan infrastruktur tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah.
Kunjungan tersebut dilakukan ke Grand Multazam Asrama Haji Lampung dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Bandar Lampung, Sabtu, 25Juli 2026.
Haeny menekankan perlunya penguatan regulasi kelembagaan agar pengelolaan asrama haji berlangsung efektif dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa saat pengelolaan masih berada di bawah Kementerian Agama, fungsi operasional dijalankan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Dengan kondisi sekarang, Haeny menilai Kementerian Haji perlu mempertimbangkan pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU untuk pengelolaan yang lebih adaptif.
Skema BLU dinilai dapat memungkinkan pemenuhan kebutuhan operasional yang lebih fleksibel, termasuk untuk pengelolaan SDM.
Selain itu, model BLU dipandang membuka peluang optimalisasi pemanfaatan aset dan peningkatan pendapatan dari pengelolaan asrama haji.
Haeny juga mencatat bahwa sesuai regulasi pemerintah, outsourcing hanya diperbolehkan untuk beberapa jenis pekerjaan seperti pengemudi, petugas keamanan, dan petugas kebersihan.
Ia menilai pengelolaan asrama haji membutuhkan variasi tenaga kerja yang lebih luas agar pelayanan dapat dijalankan secara profesional.
Haeny berharap Kementerian Haji segera merumuskan regulasi yang mendukung pengelolaan asrama haji secara profesional dan fleksibel.
Dengan tata kelola yang lebih adaptif, ia mengharapkan peningkatan layanan bagi calon jemaah sekaligus pemanfaatan aset negara yang lebih optimal.







