Kematian seorang pria yang diduga mencuri ayam setelah menjadi korban pengeroyokan di Tabanan, Bali, memicu tanggapan dari pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, mengingatkan bahwa dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan bukan melalui aksi main hakim sendiri.
Sari menyatakan bahwa kekerasan massal akan melahirkan tindak pidana baru serta menghilangkan hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang adil.
Dalam keterangan persnya, Sari menegaskan perlunya pelaporan kepada kepolisian ketika ditemukan dugaan tindak pidana sehingga perkara dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Sari Yuliati yang juga menjabat sebagai Bendum DPP Golkar dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Ia meminta kepolisian mengusut kasus ini dengan profesionalisme, objektivitas, dan keterbukaan agar pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Sari juga menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum di masyarakat agar warga memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan menghakimi sendiri.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menggarisbawahi dampak sosial dari peristiwa tersebut dan menuntut kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi korban serta keluarganya.
Rieke meminta upaya pemulihan trauma bagi anak dan keluarga korban serta menegaskan prinsip praduga tak bersalah dan hak atas hidup sebagai hal yang harus dijaga.
Politikus PDIP itu juga mendesak Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki peristiwa ini secara terbuka agar tidak muncul kesan ketidakadilan dalam penanganan hukum.
Lebih jauh, Rieke mengingatkan pentingnya menjaga nilai budaya Bali seperti Tri Hita Karana dan menguatkan peran desa adat, banjar, serta pecalang dalam pencegahan konflik tanpa kekerasan.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan upaya kemanusiaan dan pelestarian nilai-nilai lokal agar keretakan sosial dapat dihindari.







