Harris Turino, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak pemerintah menelaah secara komprehensif rencana penambahan layer (lapisan) tarif cukai hasil tembakau (CHT).
Ia memperingatkan bahwa niat awal kebijakan—mendorong produsen rokok ilegal masuk ke sistem legal—berpotensi menjadi kebijakan bermasalah jika perancangannya tidak matang.
Perubahan struktur tarif, menurut Harris, tidak boleh sekadar soal menambah atau mengurangi jumlah lapisan saja.
Desain kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan mencegah munculnya distorsi baru di industri hasil tembakau (IHT), katanya, dikutip Jumat (10/7/2026).
Harris menyoroti risiko downtrading, yaitu pergeseran produksi dan konsumsi ke segmen dengan tarif cukai lebih rendah.
Fenomena tersebut, jika terjadi, dapat menggerus penerimaan negara alih-alih meningkatkannya.
Menurutnya, struktur tarif yang terlalu kompleks justru mendorong pelaku usaha beralih ke segmen berbiaya lebih rendah, yang merugikan penerimaan dan keberlanjutan industri legal.
Ia mengingatkan pemerintah untuk belajar dari pengalaman beberapa tahun terakhir, ketika kenaikan tarif dan perubahan kebijakan yang agresif memberi tekanan pada industri legal dan membuka celah bagi peredaran rokok ilegal.
Harris menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan daya tahan pelaku usaha yang selama ini patuh pada aturan.
Keberhasilan kebijakan CHT, menurutnya, bergantung pada kombinasi desain tarif yang rasional, pengawasan yang kuat, serta penegakan hukum yang konsisten di lapangan.
Pemerintah harus mampu menciptakan ekosistem pengawasan yang meyakinkan pelaku usaha bahwa beroperasi secara legal lebih menguntungkan dan berkelanjutan.
Komisi XI DPR RI memberi perhatian besar pada keberlangsungan IHT legal karena sektor ini menjadi penopang kehidupan jutaan orang, termasuk petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik, dan pelaku UMKM di rantai distribusi.
Oleh karena itu, setiap perubahan struktur tarif cukai wajib mempertimbangkan berbagai aspek secara hati-hati, bukan semata-mata target penerimaan negara, melainkan juga kepastian usaha, pengawasan, perlindungan tenaga kerja, serta efektivitas kebijakan itu sendiri.







