Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, meminta pemerintah segera melakukan reformasi aturan penanganan kasus narkotika untuk mereduksi masalah kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan.
Politikus PKS itu menilai langkah perubahan regulasi sangat penting mengingat mayoritas narapidana saat ini terkait perkara narkoba.
Pernyataan tersebut disampaikan Yanuar dalam keterangan pers di Gedung Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Yanuar menyatakan sekitar 50-70 persen perkara di lapas terkait narkoba, sehingga revisi Undang-Undang Narkoba yang memisahkan pengguna dari pelaku kejahatan berat bisa mengarahkan penanganan mereka ke rehabilitasi, bukan penjara.
Menurutnya, sulitnya mengurai masalah overcrowded berakar dari ketidakmampuan sistem hukum membedakan peran pelaku di dalam kasus narkotika secara tegas.
Dia menekankan bahwa membedakan antara bandar, pengedar, dan pemakai akan membantu mengurangi jumlah penghuni lapas yang seharusnya mendapat alternatif penanganan bukan hukuman penjara.
Yanuar juga mendorong optimalisasi implementasi KUHP dan KUHAP baru dengan memperkuat fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam menerapkan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial.
Ia mencontohkan, untuk terdakwa yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun tetapi vonis hakim hanya 6 bulan, pelaksanaan sanksi bisa berupa kerja-kerja sosial melalui pemberdayaan Bapas.
Sebelumnya, Menteri Imipas, Agus Andrianto, menuturkan bahwa lapas dan rutan di Indonesia mengalami ‘overcapacity’ hingga 85 persen.
Data per tanggal 30 April 2026 mencatat total warga binaan mencapai 271.602 orang.
“146.376 orang atau 53 persen merupakan tindak pidana narkotika. Ini bukan lagi sekadar krisis overcapacity,” kata Agus dalam acara Seminar Pemasyarakatan secara virtual, Rabu, 6 Mei 2026.







