Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungan terhadap wacana pelarangan total rokok elektronik atau vape jika kajian bersama menemukan produk itu lebih berisiko dan kerap dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan narkotika.
Pernyataan Sahroni disampaikan pada Senin, 3 Agustus 2026, ketika ia menanggapi kemungkinan kebijakan pemerintah itu.
Sahroni mengatakan ia telah lama menyerukan pelarangan vape karena melihat dampak negatifnya bagi masyarakat.
Ia menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk opsi pelarangan merupakan langkah yang patut ditunggu dan didorong segera jika bukti menunjukkan bahaya yang lebih besar.
Satu faktor yang menurutnya mendesak adalah potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkotika.
Ia menyinggung pengungkapan sebuah pabrik rumahan di Tangerang, Banten, yang diduga memproduksi 12.000 cartridge yang selanjutnya dimanfaatkan untuk tujuan ilegal.
Kasus itu dilaporkan memiliki omzet Rp60 miliar dan melibatkan warga negara asing, sehingga menurut Sahroni ancamannya sangat besar bila dibiarkan berkembang.
Sahroni juga mengingatkan tentang promosi rokok elektronik di media sosial yang semakin masif dan berpotensi menjangkau anak-anak serta remaja.
Menurutnya, promosi semacam itu tidak boleh dibiarkan karena dapat mendorong generasi muda mencoba produk yang berbahaya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pelarangan total vape bisa diterapkan apabila hasil kajian bersama menunjukkan rokok elektronik memiliki lebih banyak risiko dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika jenis baru.
Pernyataan Presiden tersebut disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago pada Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/7).
Presiden menginstruksikan agar disusun pengaturan yang lebih ketat terkait tata kelola niaga rokok elektronik di Indonesia.
Instruksi itu ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, untuk segera menyusun langkah bersama.
Sahroni menyerukan agar seluruh pihak terkait bekerja cepat dan tegas demi melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan narkotika melalui produk rokok elektronik.







