DPR menegaskan bahwa kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di kawasan industri tidak boleh sekadar menjadi formalitas bagi perusahaan.
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menyatakan program TJSL harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Menurut Putra, pengelolaan kawasan industri wajib diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Putra dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kawasan Industri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Ia menekankan bahwa manfaat keberadaan kawasan industri tidak boleh hanya dinikmati oleh pelaku usaha saja.
Putra juga menyoroti praktik corporate social responsibility (CSR) yang menurutnya sering dipersempit oleh korporasi, sehingga perlu adanya perubahan pendekatan.
Untuk itu, ia meminta agar pembahasan RUU Kawasan Industri memperkuat ketentuan terkait tanggung jawab sosial pengelola kawasan.
Pemerintah menegaskan tujuan kawasan industri tidak hanya untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menciptakan dampak sosial positif bagi warga sekitar.
Sebagai langkah konkret, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat akan dijadikan bagian dari kewajiban pengelola kawasan dan dikenai mekanisme pemantauan.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, menyatakan pelaksanaan program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan.
Tri menambahkan bahwa kegiatan TJSL ini wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan.







