Jenggala.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah menyiapkan skenario alternatif untuk pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan penerbangan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Selly, saat ini penerbangan jemaah haji Indonesia dilayani oleh dua maskapai utama, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Karena itu, pemerintah perlu memiliki rencana cadangan jika terjadi hambatan pada jalur penerbangan utama.
“Pemerintah harus mematangkan skenario pemulangan alternatif apabila terjadi gangguan penerbangan,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut, Rabu, 11 Maret 2026.
Ia juga mengingatkan potensi meningkatnya biaya operasional penerbangan haji apabila terjadi perubahan rute penerbangan. Jika pesawat harus menempuh jalur yang lebih panjang, maka waktu tempuh di udara akan bertambah dan berdampak pada kenaikan biaya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban tambahan, terutama jika maskapai asing tidak bersedia menjadwal ulang penerbangan dengan rute yang lebih panjang tanpa konsekuensi biaya tambahan.
Selly menegaskan Komisi VIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan negara memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.
“Ibadah haji dan umrah bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga menyangkut tata kelola pelayanan publik lintas negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk pelaksanaan ibadah haji 2026. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Ia menambahkan pemerintah akan memperkuat komunikasi dengan otoritas Arab Saudi guna memperoleh informasi yang lebih rinci terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
“Kami ingin mendapatkan informasi sedetail mungkin terkait pelaksanaan ibadah haji 2026,” ujar Dahnil.







