Pada RDP Panja RUU Kawasan Industri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026, Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menekankan perlunya redefinisi fungsi kawasan industri.
Ia meminta agar kawasan tersebut tidak lagi semata-mata menjadi wilayah produksi dan penanaman modal.
Ilham mendorong transformasi kawasan industri menjadi pusat riset, pendidikan vokasi, dan pengembangan teknologi nasional.
“Kami juga menginginkan kawasan industri ini menjadi pendorong inovasi. Kawasan industri harus menjadi pusat riset, juga pusat pendidikan vokasi, serta sebagai inkubator teknologi ke depan,” ujar Ilham.
Menurutnya, pengembangan kawasan industri harus membangun konektivitas antara sektor industri, institusi pendidikan, dan ekosistem inovasi.
Langkah ini dinilai penting untuk menambah nilai tambah bagi perekonomian nasional dan memperkuat daya saing jangka panjang.
Ilham juga menyoroti aspek infrastruktur yang tidak hanya melayani operasional kawasan, tetapi mesti mampu mengikat rantai nilai hulu dan hilir.
“Bagaimana infrastruktur ini juga bisa melahirkan sebuah keterikatan industri hulu dan hilir,” katanya.
Ia berharap masukan tersebut menjadi bagian yang diperhatikan pemerintah dalam penyusunan RUU Kawasan Industri.
Tujuannya agar kawasan industri berperan lebih luas sebagai motor inovasi dan pengembangan teknologi nasional, bukan sekadar pusat investasi.
Pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) dalam RUU Kawasan Industri.
Instansi ini dirancang dipimpin langsung oleh Presiden untuk memperkuat koordinasi pengembangan kawasan industri secara nasional.
Tri Supondy, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, menjelaskan alasan pembentukan DKIN.
“Dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan kawasan industri secara nasional perlu dibentuk apa yang disebut Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN,” kata Tri.
“Dewan ini bertugas untuk merumuskan kebijakan percepatan pengembangan kawasan industri, menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektor. Termasuk menyusun strategi pengembangan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan industri,” ujar Tri.







