Hj. Ansari, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta keterlibatan aktif tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan warga di Pamekasan pada Jumat (10/7/2026).
Desakan untuk memperkuat peran masyarakat muncul seiring terungkapnya kasus kekerasan seksual massal terhadap anak di Pulau Madura.
Ansari menegaskan bahwa tanggung jawab melindungi kelompok rentan tidak dapat sepenuhnya ditempatkan pada pemerintah atau aparat penegak hukum semata.
Menurutnya, partisipasi warga di tingkat bawah sangat penting untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan tindak kekerasan.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura itu juga mengingatkan bahwa dampak kekerasan sering kali lebih luas dari luka fisik, termasuk tekanan mental dan psikologis yang berkepanjangan.
Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat peka terhadap tanda-tanda kekerasan, terutama yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.
Tokoh masyarakat diminta memberikan dukungan moral dan pendampingan kepada korban agar berani melapor ke pihak kepolisian.
Ansari menyatakan optimisme bahwa peningkatan kesadaran kolektif dapat menekan angka kekerasan di wilayah Madura secara signifikan.
Bagi dia, upaya menjaga keselamatan perempuan dan anak harus dimulai dari unit sosial terkecil yaitu keluarga dan tetangga.
Kasus yang menjadi latar seruan ini kini ditangani oleh Kepolisian Resor Sampang.
Polres Sampang mengungkap dugaan tindak kekerasan seksual berskala besar yang melibatkan puluhan tersangka terhadap seorang anak di bawah umur.
Dari total 27 orang yang diduga terlibat, 12 orang telah diamankan oleh satuan reserse kriminal, sementara 15 lainnya masih berstatus buron dan tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Penyidikan awal menunjukkan korban mengalami pencabulan sebanyak enam kali di beberapa lokasi berbeda di Kabupaten Sampang.
Tempat kejadian yang tercatat meliputi Desa Panggung (Kecamatan Sampang), Desa Astapah (Kecamatan Omben), dan Desa Madupat (Kecamatan Camplong).
Untuk memperkuat proses pembuktian, penyidik telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lokasi-lokasi terkait.
Penguatan penegakan hukum dan peningkatan kewaspadaan masyarakat dipandang sebagai langkah yang saling melengkapi dalam upaya mencegah terulangnya kasus serupa.







