Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menilai bahwa krisis kekurangan guru di Indonesia lebih berakar pada rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik ketimbang sekadar ketiadaan formasi rekrutmen.
Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI di Yogyakarta pada Kamis (9/7/2026).
Menurut Esti, beragam upaya membuka formasi guru tidak akan efektif jika kondisi penghidupan guru tidak ditingkatkan secara signifikan.
Ia mengingatkan bahwa kesejahteraan yang terabaikan berpotensi membuat generasi muda enggan memilih profesi kependidikan sebagai karier.
Data menunjukan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat kekurangan guru hingga 1.600 orang pada tingkat provinsi.
Angka tersebut, kata Esti, menggambarkan bahwa persoalan ketersediaan tenaga pendidik bukan hanya masalah di wilayah 3T tetapi juga pada daerah yang selama ini dianggap pusat pendidikan.
Komisi X berencana meminta data resmi mengenai jumlah guru yang memilih mengundurkan diri dalam beberapa tahun terakhir untuk memetakan faktor pendorong keluarnya guru dari profesi.
Analisis tersebut diharapkan dapat membedakan antara faktor kesejahteraan dan hambatan karier sebagai penyebab utama resignasi guru.
Esti juga menuntut kebijakan afirmatif khusus untuk daerah 3T karena kondisi geografis dan demografis memerlukan pendekatan berbeda dari kota besar.
Ia mencontohkan bahwa di wilayah terpencil satu kelas bisa berisi hanya beberapa siswa, sehingga ukuran keberhasilan harus berbasis akses pendidikan, bukan semata kuantitas siswa per kelas.
Selain itu, Esti memperingatkan agar setiap wacana kebijakan baru, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dikaji secara matang dari aspek teknis di lapangan.
Penilaian teknis itu harus mencakup potensi penggabungan sekolah (regrouping) dan kebutuhan redistribusi guru agar solusi baru tidak menimbulkan masalah tambahan.
Melalui pembahasan RUU Sisdiknas, Komisi X berharap upaya pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kesejahteraan, pemerataan distribusi, dan afirmasi untuk wilayah 3T dapat dirumuskan sebagai satu paket kebijakan terpadu.







