I Ketut Kariyasa dari DPR RI menyoroti perlunya keterlibatan negara secara aktif dalam menjamin hak-hak masyarakat adat.
Ia mengingatkan bahwa RUU Masyarakat Adat telah tertunda hampir 18 tahun dan mendesak agar proses pengesahan dipercepat.
Kariyasa menegaskan bahwa adat merupakan bagian fundamental dari sejarah bangsa dan oleh karenanya membutuhkan kepastian hukum untuk mempertahankan ruang hidup komunitas adat.
Anggota DPR itu menyambut baik sinyal dukungan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kementerian Kebudayaan terhadap pengesahan rancangan undang-undang tersebut.
Menurutnya, komitmen dari kedua kementerian tersebut memperkuat peluang kelanjutan pembahasan yang melibatkan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.
Namun, ia mengakui adanya hambatan signifikan dalam proses legislasi, khususnya berkaitan dengan catatan pelanggaran HAM di wilayah adat.
Masalah agraria, berupa perampasan wilayah adat, sering diawali dengan pengambilalihan lahan yang kerap melibatkan investor tanpa adanya perlindungan nyata bagi masyarakat hukum adat setempat.
Kariyasa juga mengingatkan maraknya tindakan kriminalisasi yang menimpa warga adat dan aktivis pembela HAM yang bekerja di daerah konflik tersebut.
Ia mengusulkan pendalaman materi RUU agar memuat ketentuan konkret yang dapat mengidentifikasi akar masalah dan memberikan solusi jelas, sekaligus mengakomodasi kepentingan masyarakat adat lainnya.







