Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sigit Karyawan Yunianto, mengkritik keras praktik birokrasi yang masih mengedepankan budaya “ABS” atau Asal Bapak Senang.
Menurut Sigit, pola pelaporan yang direkayasa sering kali menutupi kondisi objektif di lapangan.
Praktik semacam itu berpotensi menyamarkan persoalan mendasar sehingga pembuat kebijakan tingkat atas tidak menangkap masalah sebenarnya.
Iringan pembiaran terhadap pelanggaran yang berulang membuat tindakan melanggar hukum tampak wajar akibat kebiasaan rutinitas.
Sigit menilai ukuran kebenaran dalam sejumlah institusi kerap bergeser dari prinsip objektivitas menjadi sekadar mengikuti kebiasaan yang mengakar.
Dalam wawancara eksklusif dengan Moncong Publik, ia mengingatkan perlunya keberanian moral pejabat untuk menyampaikan data apa adanya, termasuk kelemahan yang harus segera ditangani.
Ia mengapresiasi arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sejalan dengan semangat kedaulatan Trisakti, namun menegaskan keberhasilan visi tersebut bergantung pada integritas serta transparansi kinerja kabinet.
Sigit memberi peringatan terbuka agar Presiden waspada terhadap dinamika di antara para pembantu kabinet yang berpotensi memanfaatkan celah politik untuk merusak tatanan birokrasi dari dalam.
Salah satu contoh yang dikemukakan adalah ketimpangan antara citra publik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan realitas pelaksanaannya di lapangan.
Di beberapa kanal resmi, presentasi program—termasuk pemaparan terkait PGN—sering menonjolkan efek positif seperti penciptaan tenaga kerja dan kebutuhan daging serta telur, sementara kondisi operasional di daerah pencontohan belum menunjukkan kesiapan yang sama.
Temuan evaluatif menunjukkan infrastruktur pendukung di sejumlah lokasi belum memadai, sehingga masalah logistik dan manajemen rantai pasok sering tertutup oleh narasi di atas kertas.
Ketika kendala riil itu nantinya terungkap, hal tersebut berisiko meruntuhkan kredibilitas komitmen pemerintah di mata publik.
Untuk itu Sigit menyerukan pengembalian asas objektivitas dalam penilaian kinerja instansi, serta penguatan instrumen pengawasan internal yang independen untuk memangkas budaya saling menutup kesalahan demi citra personal.
Ia menyatakan mitigasi distorsi kebijakan memerlukan mekanisme kontrol berlapis yang melibatkan peran aktif lembaga legislatif dan elemen masyarakat sipil.
Komisi XII DPR RI menyatakan komitmen meningkatkan fungsi pengawasan agar sektor pemanfaatan energi dan program strategis nasional berjalan sesuai regulasi, bukan sekadar laporan kosmetik.
Penutupnya menyoroti tantangan utama ke depan: kemampuan eksekutif menyelaraskan instruksi presiden dengan implementasi di tingkat akar rumput serta konsistensi dalam menyingkirkan pejabat yang praktiknya manipulatif agar kepercayaan publik pada penegakan hukum dan keadilan sosial pulih.







