Komisi III DPR RI mengingatkan bahwa gelaran Piala Dunia sering dimanfaatkan oleh jaringan perjudian untuk memperluas jangkauan dan merekrut korban baru.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, kepada wartawan pada Minggu, 28 Juni 2026.
Sahroni menegaskan pemerintah tidak boleh memandang judi bola sebagai masalah musiman yang hanya muncul setiap empat tahun sekali.
Ia menilai momentum turnamen harus dijadikan kesempatan untuk memperketat pengawasan dan membongkar jaringan-jaringan ilegal tersebut.
Menurut Sahroni, dana masyarakat Indonesia mengalir dalam jumlah besar ke operator judi yang sebagian besar beroperasi dari luar negeri, sehingga upaya pencegahan harus maksimal.
Komisi III mendorong penguatan koordinasi antarpenegak hukum dan lembaga terkait, termasuk Polri, Pusat Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Upaya pemberantasan judi daring dinilai bukan semata soal penegakan hukum, tetapi juga langkah melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi dan dampak sosial.
Sahroni mengusulkan tindakan agresif seperti penutupan server, pengungkapan operator, penangkapan pelaku, serta pemutusan aliran dana yang menjadi sumber operasional jaringan perjudian.
Ia menekankan negara harus hadir untuk mencegah bandar dan jaringan judi memanfaatkan euforia Piala Dunia demi menjaring korban baru.







