Pimpinan Komisi VII DPR RI menilai kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) berpotensi menjadi pendorong meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan mempercepat perputaran ekonomi domestik.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam keterangan pada Jumat 26 Juni 2026.
Evita menekankan bahwa belanja wisatawan asing memiliki efek berganda yang menyentuh berbagai sektor usaha di dalam negeri.
Dia merinci dampak itu akan terasa pada perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta pusat perbelanjaan.
Evita menghormati pandangan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam yang mengingatkan agar rencana penambahan negara penerima fasilitas BVK, sebagaimana diusulkan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dikaji dengan cermat.
Dia mengakui kebijakan bebas visa dapat menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pembayaran visa.
Namun Evita meminta agar penilaian kebijakan tidak semata-mata berfokus pada kehilangan PNBP, melainkan dilihat dari dampak makroekonomi yang lebih luas.
Menurutnya, bila BVK mampu menarik wisatawan berkualitas, perputaran ekonomi yang dihasilkan berpotensi jauh melebihi PNBP yang hilang.
Evita menegaskan ukuran keberhasilan kebijakan harus berdasar pada manfaat ekonomi bersih (net economic benefit), bukan hanya penerimaan visa semata.
Dia memandang BVK sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di kancah global.
Evita mencatat sejumlah negara di kawasan seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam sudah memanfaatkan kemudahan akses masuk untuk menarik wisatawan dan investasi.
Ia menyatakan dukungan terhadap usulan penerapan formula 8+1 yang menyasar negara dan wilayah potensial, meliputi Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarusia, dan Kazakhstan.
Meski demikian, Evita menekankan bahwa perluasan BVK harus bersifat selektif, berlandaskan asas timbal balik dan kebermanfaatan, serta mempertimbangkan aspek keamanan nasional.
Ia menutup dengan menegaskan perlunya mencari titik keseimbangan antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional sebagai dasar kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.







