Yosep Temorubun, S.H., Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, menanggapi arus kritik publik yang menilai Bupati Johannes Rettob kerap berada di luar daerah.
Ia mengatakan bahwa hak mengkritik merupakan bagian dari demokrasi, namun setiap sorotan harus bersandar pada bukti nyata dan bukan sekadar praduga atau kepentingan politik.
“Kritik harus disampaikan berdasarkan data dan fakta yang riil, bukan dibangun atas asumsi atau bahkan karena dendam politik,” kata Yosep, dikutip Jumat (31/7/2026).
Yosep mengingatkan bahwa perjalanan dinas kepala daerah ke luar wilayah merupakan bagian dari tugas resmi untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat serta lembaga terkait.
Menurutnya, penilaian terhadap kinerja kepala daerah perlu dilihat secara menyeluruh dan proporsional, bukan hanya berdasar kehadiran fisik semata.
Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, roda pemerintahan Mimika tetap berjalan sesuai arah pembangunan yang telah ditetapkan.
Yosep juga menyebut kondisi keuangan nasional yang sedang goyah mempengaruhi laju pembangunan fisik, sehingga perlambatan bukan persoalan yang unik bagi Mimika melainkan dialami hampir semua daerah di Indonesia.
Sebagai bukti capaian, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika pada Juni 2026 menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam kategori Creative Financing.
Selain itu, pemkab juga meraih penghargaan sebagai daerah dengan penanggulangan kemiskinan terbaik se-Tanah Papua.
Yosep menilai pengakuan tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah daerah melakukan pembenahan birokrasi, memperbaiki pelayanan publik, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mengajak masyarakat untuk menilai pelaksanaan visi dan misi kepala daerah secara objektif dan menolak narasi yang tidak didukung oleh bukti.
Lebih jauh, Yosep menyatakan bahwa penataan aparatur negara bukanlah pekerjaan instan; pemerintah melakukan penempatan pejabat secara bertahap sesuai ketentuan sambil terus memperkuat program pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
“Silakan mengkritik pemerintah, tetapi harus memiliki data yang riil. Kritik yang sehat akan menjadi masukan bagi pemerintah; bukan kritik yang didorong oleh kepentingan politik tertentu,” tutup Yosep.







