DPC PDI Perjuangan Kota Metro mengintensifkan layanan pendampingan hukum gratis melalui pengoperasian Posko Bantuan Hukum (Posbakum) setiap hari Jumat sejak awal Mei 2026.
Layanan ini disiapkan sebagai fasilitas konsultasi hukum tanpa membedakan afiliasi politik, suku, agama, maupun status sosial masyarakat.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kota Metro, Tommy Gunawan, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk keberpihakan partai kepada warga kecil atau wong cilik.
Pernyataan Tommy disampaikan pada Jumat (3/7/2026) ketika menegaskan komitmen partai untuk terus hadir dalam persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
Menurut pihak posko, sejak beroperasi layanan tersebut telah menerima pengaduan beragam, meliputi perkara perdata, sengketa administrasi, dan kasus pidana.
Salah satu isu prioritas yang tengah diadvokasi adalah penanganan dampak terhadap para petani akibat pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayah Metro Selatan.
Selain pelayanan rutin, DPC berencana melakukan penataan ulang organisasi melalui perombakan kepengurusan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) tingkat kota.
Penataan ini dimaksudkan untuk menempatkan seluruh aktivitas bantuan hukum ke dalam kelembagaan yang lebih kuat, terstruktur, dan mampu menjangkau hingga tingkat akar rumput.
Langkah reorganisasi BBHAR juga disebut sebagai pelaksanaan amanat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Pihak DPC berharap BBHAR yang diperbarui mampu berfungsi sebagai wadah sinergi antara advokat, akademisi, dan kader partai sehingga penanganan masalah hukum bersifat profesional dan berkelanjutan.
Melalui konsistensi pengoperasian Posbakum dan penguatan BBHAR, DPC menegaskan upaya politiknya tidak berhenti pada aktivitas elektoral, tetapi diwujudkan pula dalam layanan hukum langsung kepada masyarakat.







