Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menekankan perlunya penguatan upaya pemerataan pembangunan di wilayah Jawa Barat untuk mengecilkan jurang antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kelompok berpenghasilan rendah.
Ia meminta agar aspek pemerataan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan provinsi untuk periode 2025-2029.
“Jabar harus semakin adil. Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu, 30 Agustus 2026.
Ono mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata atau indikator makro lainnya.
Menurutnya, ukuran penting lain adalah kemampuan pemerintah menutup kesenjangan antardaerah dan antarkelompok masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya tumbuh. Tetapi juga merata dan dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan perlunya perhatian lebih besar pada warga berpenghasilan rendah agar manfaat pembangunan tidak terpusat pada segelintir pihak.
Ono juga menunjukkan bahwa kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan harus ditangani melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan perluasan akses ekonomi.
Untuk itu ia mendorong pemerintah memperkuat konektivitas antara kota dan desa sehingga masyarakat pedesaan memperoleh peluang lebih luas mengembangkan kegiatan ekonomi.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di perkotaan. Sementara masyarakat di desa masih menghadapi persoalan akses jalan, irigasi, pelayanan publik dan akses ekonomi,” tutupnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ono Surono dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung.







