Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) setelah mendapat dukungan penuh lintas fraksi.
Persetujuan kolektif itu membuka jalan agar Raperda segera memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ledy M.P. Butar Butar, menilai kesepakatan antar-fraksi menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja di Tangsel.
Pernyataan tersebut disampaikan Ledy di Gedung DPRD Kota Tangsel, Selasa (7/7).
Salah satu aspek sentral Raperda adalah pengangkatan status regulasi dari Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Daerah.
Peningkatan status ini diharapkan memberi kepastian hukum yang lebih kuat serta menjembatani pembagian wewenang antar-pemangku kepentingan.
Materi Raperda akan diselaraskan dengan regulasi nasional, seperti: Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU BPJS, UU Pemerintahan Daerah, serta ketentuan turunan lainnya.
Raperda juga menargetkan perluasan cakupan kepesertaan secara masif untuk mencakup pekerja rentan, bukan penerima upah, pelaku UMKM, pekerja sosial dan keagamaan, serta pekerja ekonomi digital seperti pengemudi ojek online.
Secara bertahap, kebijakan diarahkan menuju Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Tangsel dengan penyesuaian pada kapasitas fiskal daerah.
Ledy menekankan bahwa perlindungan ketenagakerjaan merupakan instrumen pembangunan sosial untuk mencegah kemiskinan baru dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Untuk memastikan akurasi data, Fraksi meminta pendataan pekerja rentan dilakukan secara terpadu dan melibatkan struktur terbawah seperti RT/RW serta tokoh masyarakat.
Penerapan sistem informasi terintegrasi dinilai penting agar pengawasan pelaksanaan program berlangsung transparan dan akuntabel.
Mengenai pembiayaan, Ledy menyatakan beban APBD akan diatur agar tidak berlebihan dengan strategi kombinasi antara kemampuan fiskal daerah, kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, serta optimalisasi dana Corporate Social Responsibility/CSR.
Selain itu, pengawasan kepatuhan badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya akan diperketat guna memastikan implementasi Perda berjalan efektif di lapangan.







