Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Faisyal dari Fraksi PDI Perjuangan, mengajak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan provinsi.
Tujuan evaluasi itu adalah memastikan komitmen pemerataan tidak hanya tertulis sebagai catatan administratif dalam RPJMD 2025–2029.
Faisyal menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian indikator makro ekonomi semata.
Menurutnya, hasil pembangunan harus mencerminkan keadilan nyata antarwilayah dan antar kelompok masyarakat.
Ia menekankan warga desa harus memperoleh kesempatan yang setara dalam akses pembangunan.
Kelompok berpenghasilan rendah juga perlu mendapatkan perhatian lebih besar agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan luas.
Politikus tersebut menggarisbawahi masih adanya ketimpangan tajam antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
Ia meminta agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di kota sehingga masyarakat desa tidak tertinggal dalam akses jalan, irigasi, pelayanan publik, dan akses ekonomi.
Faisyal menyerukan agar kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan semata perencanaan di atas kertas.
Ia menambahkan bahwa data dan kondisi riil harus menjadi landasan utama dalam penentuan prioritas.
DPRD Jawa Barat berencana memperketat fungsi pengawasan untuk memastikan setiap alokasi anggaran dan program kerja benar-benar tepat sasaran dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.







