Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan, Siti Mukaromah dari Partai Kebangkitan Bangsa, menegaskan bahwa Dana Khusus Kepulauan (DKK) harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) RUU Daerah Kepulauan yang digelar Senin 7 September 2026.
Siti menyatakan bahwa alokasi DKK bukan sekadar penambahan anggaran rutin, melainkan harus berfungsi sebagai koreksi terhadap beban biaya akibat kondisi geografis kepulauan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan dermaga mesti dinilai dari dampaknya terhadap aktivitas ekonomi lokal, bukan hanya capaian fisik semata.
Ia menekankan pula bahwa pemanfaatan DKK wajib menjangkau masyarakat di wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
RDP menghadirkan ahli di bidang hukum tata negara dan sosiologi maritim, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si.
Jimly mengingatkan bahwa pengaturan fiskal dalam RUU tentang Daerah Kepulauan sebaiknya disusun berdasarkan kebutuhan riil serta biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kawasan kepulauan.
Siti menambahkan bahwa dukungan pembiayaan tidak boleh diberikan hanya karena status khusus, melainkan karena tingkat kesulitan geografis dan beban pelayanan yang secara objektif lebih tinggi.
Andi Adri Arief menaruh perhatian pada fungsi DKK sebagai alat transformasi ekonomi yang memperkuat konektivitas antarpulau dan fasilitas pelabuhan serta pelelangan ikan.
Ia juga menyoroti pentingnya rantai dingin, penguatan kelembagaan koperasi, perlindungan sosial, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi pemanfaatan DKK.







