Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten membuka jalur untuk pengajuan pemeriksaan substantif kembali sebelum pemohon menempuh proses banding atas penolakan atau keputusan administratif lain terkait permohonan paten.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar mengungkapkan ketentuan ini memberi peluang tambahan bagi inventor mendapatkan penilaian ulang atas invensinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Hermansyah dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Permohonan dilakukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan formulir khusus, alasan permohonan, dokumen pendukung, serta biaya sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pemerintah menetapkan tarif PNBP yang berlaku mulai 1 Agustus 2026.
Pelaku usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dikenai tarif sebesar Rp1.500.000 per permohonan.
Setelah permohonan diterima, Pemeriksa Paten akan melakukan kajian ulang dan putusan menerima atau menolak harus diterbitkan paling lambat 12 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan.
Mekanisme pemeriksaan substantif kembali tidak hanya berlaku untuk permohonan yang semula ditolak, tetapi juga mencakup sejumlah keputusan administratif lain yang berkaitan dengan permohonan paten.
Objek yang dapat diajukan antara lain koreksi deskripsi, klaim, dan gambar; keputusan pemberian paten; serta permohonan yang ditarik kembali.
Setiap jenis objek memiliki persyaratan administrasi dan batas waktu pengajuan yang berbeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Batas waktu pengajuan pemeriksaan substantif kembali ditetapkan paling lama sembilan bulan sejak tanggal keputusan atau pemberitahuan resmi diterbitkan.
Khusus untuk permohonan yang ditarik kembali, tempo pengajuan paling lambat dua bulan sejak tanggal penarikan.
Permohonan yang diajukan melalui kuasa wajib melampirkan surat kuasa sebagai kelengkapan administrasi.
Untuk permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap keputusan pemberian paten, pemohon diwajibkan menyertakan sertifikat paten asli beserta bukti pembayaran biaya tahunan paten.
Hermansyah mengajak inventor, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian memanfaatkan mekanisme ini guna memperkuat kepastian hukum dan memperluas perlindungan invensi nasional.
Menurutnya, langkah ini diharapkan mendukung terwujudnya sistem pelayanan paten yang lebih mudah, transparan, dan berkeadilan sekaligus meningkatkan inovasi dan daya saing nasional.







