Jenggala.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memastikan penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian (Kementan) tidak akan terhenti. Pernyataan ini muncul meskipun ada aduan dari masyarakat yang mengaitkannya dengan pemerasan oleh pimpinan KPK.
Johanis menyampaikan bahwa KPK akan terus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai hukum yang berlaku, tanpa kecuali. Termasuk dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang mereka tangani.
Pernyataan ini disampaikan Johanis melalui pesan singkat yang diterima oleh awak media pada Senin (9/10/2023).
Baca juga : Syahrul Yasin Limpo Akan Mundur dari Menteri Pertanian
Selain itu, Johanis juga berharap kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, agar melakukan penanganan yang hati-hati dalam menindaklanjuti aduan masyarakat yang ditujukan kepada KPK.
Terutama, ketika aduan tersebut sudah mencapai tahap penyidikan, yang menunjukkan bahwa ada potensi tersangka dalam kasus tersebut.
Johanis menekankan perlunya kehati-hatian dan kecermatan dalam menangani perkara pidana, terutama ketika menyangkut pimpinan KPK yang berjumlah lima orang.
“Jika penyidik Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, ini akan berarti semua lima pimpinan KPK menjadi tersangka,” ujarnya.
Baca juga : Respon Anies Saat Diminta Tanggapi Kasus Menteri Pertanian Syahrul Yasin
“Saya kira dalam menegakkan hukum itu harus teliti dan cermat dalam menangani perkara pidana,” kata Johanis.
Johanis memastikan bahwa hingga saat ini, dia sebagai bagian dari pimpinan KPK belum menerima panggilan sebagai saksi atau tersangka dari pihak Polda Metro Jaya terkait kasus ini.
Kabar sebelumnya menyebutkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, akan segera menentukan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo atau SYL.
Baca juga : Mentan Syahrul Yasin Limpo Besok Diperiksa KPK
Pihak berwenang telah meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Langkah selanjutnya adalah menerbitkan surat perintah penyidikan untuk melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Hal ini dilakukan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Dalam kasus ini, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi digunakan, termasuk pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 65 KUHP.
Baca juga : Misteri Hilangnya Mentan Syahrul Yasin Limpo Mulai Terungkap
Kasus ini melibatkan dugaan pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mungkin telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya dalam menerima pembayaran dengan potongan atau imbalan untuk dirinya sendiri, atau menerima gratifikasi.
Ade Safri Simanjuntak menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut untuk mencari tahu lebih banyak tentang kasus ini.







