Pemerintah Provinsi Banten menyusun kebijakan fiskal berupa diskon pada pokok pajak kendaraan bermotor serta pembebasan denda untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Insentif ini dirancang sekaligus sebagai stimulus untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.
Skema pelaksanaan ditargetkan mulai berlaku pada Agustus 2026 setelah seluruh rincian teknis difinalisasi.
Peluncuran program sedang dikaji agar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia atau dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Banten.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Berly Rizky Natakusumah, menyatakan usulan kebijakan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Gubernur Banten, Andra Soni.
Rencana kebijakan itu diumumkan kepada publik pada Rabu, 29 Juli 2026 setelah proses penyusunan skema selesai dilakukan.
Paket insentif juga mencakup pembebasan denda untuk mutasi masuk kendaraan, namun besaran potongan pajak serta durasi program masih dalam tahap finalisasi.
Menurut Bapenda, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan sehingga diperlukan stimulus agar masyarakat segera memenuhi kewajiban perpajakan.
Data Bapenda Banten menunjukkan realisasi pendapatan daerah triwulan II 2026 mencapai Rp2,10 triliun atau 88,90 persen dari target.
Target pendapatan daerah pada periode triwulan II 2026 ditetapkan sebesar Rp2,37 triliun, meningkat dari target triwulan sebelumnya sebesar Rp2,03 triliun.
Pada triwulan I 2026, PAD terealisasi Rp1,19 triliun atau 86,07 persen dari target Rp1,38 triliun.
Realisasi PAD triwulan II meningkat menjadi Rp1,64 triliun atau 95,39 persen dari target Rp1,72 triliun.
Penerimaan pajak daerah hingga triwulan II 2026 tercatat Rp1,49 triliun atau 99,06 persen dari target Rp1,51 triliun.
Bapenda menilai capaian pajak daerah menjadi kontributor utama penguatan PAD, sementara potensi tambahan penerimaan masih terbuka apabila kepatuhan masyarakat meningkat.
Dengan demikian, pembebasan denda dan diskon pokok pajak disiapkan sebagai stimulus utama untuk mendorong pembayaran tepat waktu dan memperkuat penerimaan daerah.







