Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, menegaskan perlunya penguatan strategi penegakan hukum terhadap kejahatan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Pernyataan itu disampaikan dalam Simposium Nasional Outlook Kejahatan SDA-LH 2026–2030 yang diselenggarakan oleh Auriga Nusantara di Jakarta pada Jumat 17 Juli 2026.
Irhamni menggambarkan perkembangan kejahatan SDA-LH sebagai fenomena yang semakin kompleks dan terorganisasi.
Ia menyoroti pemanfaatan celah regulasi serta instrumen korporasi oleh pelaku sebagai bagian dari pola tindak pidana yang berubah.
Menurutnya, penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas analitis untuk mengenali pola-pola kejahatan baru dan metode operasi yang lebih rumit.
Metode konvensional yang reaktif dinilai tidak lagi memadai menghadapi struktur kejahatan yang terorganisir tersebut.
Bareskrim mengusulkan penguatan sinergi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas penindakan.
Sinergi yang dimaksud melibatkan kepolisian, kejaksaan, KPK, serta kementerian dan lembaga terkait.
Salah satu rekomendasi teknis adalah pembangunan sistem basis data terpadu untuk memudahkan pengungkapan jaringan dan aliran kejahatan lingkungan.
Irhamni juga menekankan pentingnya menargetkan bukan hanya pelaku lapangan tetapi juga aktor intelektual dan korporasi yang memperoleh keuntungan.
“Pendekatan follow the money perlu diterapkan untuk mengejar korporasi perusak lingkungan dan menyita aset hasil kejahatan,” ujarnya.
Penggunaan pendekatan keuangan itu diharapkan mampu menelusuri aliran dana sekaligus melakukan penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana.
Selain itu, ia mendorong integrasi hasil riset akademik dan keterangan ahli lingkungan dalam proses penyidikan.
Tujuan integrasi tersebut adalah memperkuat pembuktian di persidangan dan meningkatkan kualitas kasus yang diajukan ke pengadilan.
Irhamni menyatakan bahwa kejahatan SDA-LH berdampak lebih luas, mengancam ketahanan pangan, keamanan energi, serta kedaulatan negara.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar penanganan kasus ini diperlakukan sebagai serious organized crime yang membutuhkan respons cepat, terpadu, dan berbasis intelijen.
Teknologi digital, analisis keuangan, dan pemetaan spasial disebut sebagai alat penting dalam memperkuat deteksi dini dan mencegah berulangnya pelanggaran lingkungan.
Ia memperingatkan bahwa periode 2026–2030 merupakan fase krusial bagi ketahanan ekologi Indonesia, sehingga peningkatan kapasitas teknis aparat perlu dimulai sejak dini.
Di akhir sambutannya, Irhamni menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan simposium dan menilai kajian-kajian yang dipaparkan dapat menjadi masukan strategis bagi aparat penegak hukum.







