Direktorat Jenderal Imigrasi tengah melakukan kajian terhadap keberadaan digital nomad di Indonesia, khususnya menyangkut aktivitas kerja dan implikasi perpajakan.
Kajian ini disampaikan oleh Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko pada konferensi pers di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Agustus 2026.
Hendarsam menegaskan bahwa meskipun pekerjaan digital nomad terhubung dengan pihak atau perusahaan luar negeri, secara fisik kegiatan bekerja berlangsung di Indonesia sehingga memerlukan kepastian hukum.
Pertanyaan utama yang dikemukakan adalah apakah aktivitas kerja tersebut dapat dikenakan pajak ketika dilaksanakan dari wilayah Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa isu ini bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga menjadi persoalan di banyak negara, termasuk beberapa negara di Eropa.
Untuk itu, Ditjen Imigrasi melakukan benchmarking terhadap kebijakan negara lain guna memperoleh model penanganan yang tepat.
Selain aspek fiskal, Hendarsam mengingatkan adanya dampak ekonomi lokal dari kehadiran digital nomad.
Mereka disebut turut berkontribusi melalui pengeluaran untuk penginapan, sewa villa, dan konsumsi selama berada di Indonesia.
Dampak belanja tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut mengenai keberadaan digital nomad.
Ditjen Imigrasi juga telah berkomunikasi dengan Dirjen Pajak untuk membahas aspek perpajakan, serta akan berkoordinasi terkait langkah penindakan di masa mendatang.
Hendarsam menyatakan bahwa kebutuhan untuk mengkaji kembali regulasi terkait digital nomad akan dilanjutkan sejalan dengan masukan dari berbagai pihak dan hasil studi perbandingan.







