JENGGALA.ID – Bareskrim Polri resmi melimpahkan tersangka kasus dugaan TPPU dan penggelapan asuransi nasabah Dirut PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) berinisial KS ke Kejaksaan Agung. Hal ini terjadi setelah berkas perkara dinyatakan lengkap pada Selasa (5/8) kemarin.
Brigjen Whisnu Hermawan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa pelimpahan KS dan barang bukti, yang merupakan Tahap II, dilakukan berdasarkan ketetapan P-21. Ketetapan tersebut diperoleh penyidik melalui surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor: b-3508/e.3/eku.1/09/2023, berkas perkara nomor : BP / 105 / IX / RES.1.11 / 2022 / DITTIPIDEKSUS, tanggal 16 September 2022.
“Pada tanggal 5 September 2023, berdasarkan surat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri nomor : B/76/IX/RES.1.11./2023/DITTIPIDEKSUS, telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Agung RI,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8).
Dalam kasus ini, Whisnu mengungkapkan bahwa terdapat total 9 laporan polisi yang melibatkan Dirut PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) KS sebagai pihak terlapor.
Modus operandi pelaku melibatkan investasi premi produk asuransi, seperti k-lita alias kresna link investa dan pik alias protecto investa kresna, pada saham/efek terafiliasi yang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, tersangka juga tidak memberitahukan atau melaporkan kepada pemegang polis mengenai perkembangan investasi atau nilai aktiva bersih.
“Akibat tindakannya, jumlah korban mencapai 278 orang dengan kerugian mencapai kurang lebih Rp431 miliar,” jelasnya.
KS dijerat dengan Pasal 75 UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Di sisi lain, dalam kasus lainnya yang melibatkan Kresna Sekuritas, Whisnu mengatakan bahwa penyidik juga telah melakukan gelar perkara pada Senin (11/8) kemarin. Hasilnya, penyidik kembali menetapkan Direktur Utama PT Pusaka Utama Persada berinisial MS sebagai tersangka bersama tiga tersangka lainnya yakni OB, EH, dan MTS.
Mereka dijerat dengan Pasal 103 jo 30 UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.







