Para pembicara pada pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia dan 9th CALD Party Management Workshop menyoroti kondisi demokrasi yang menghadapi tekanan serius baik di negara-negara berkembang maupun di negara dengan tradisi demokrasi lama.
Acara pembukaan berlangsung di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta pada Jumat (4/9/2026).
Florencio “Butch” Abad, Chairperson Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), mengingatkan bahwa masalah demokrasi saat ini berkaitan dengan terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi dan politik serta melemahnya kepercayaan publik pada institusi.
Abad merujuk pada pemikiran peraih Nobel Ekonomi 2024, Daron Acemoglu, untuk menegaskan bahwa kegagalan praktik demokrasi sering kali berakar pada liberalisme yang tidak lagi mampu memberikan makna kebebasan bagi warga biasa.
Sebagai jawaban, Abad mengusulkan konsep “Working-Class Liberalism” sebagai upaya merevitalisasi liberalisme sosial-demokratis untuk konteks paskaindustri.
Gagasan tersebut difokuskan pada lima pilar utama: memulihkan komunitas dan pemerintahan mandiri, mengurangi ketimpangan yang berlebihan, membangun narasi bersama, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta menyediakan layanan publik yang efektif.
Menurut Abad, demokrasi tidak cukup hanya dijaga lewat prosedur; ia harus mampu menghadirkan manfaat konkret dan rasa keadilan bagi masyarakat luas.
Moritz Kleine-Brockhoff, Direktur Regional Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, menyampaikan kekhawatiran serupa dan membandingkan situasi sekarang dengan optimisme pasca runtuhnya Tembok Berlin.
Kleine-Brockhoff mencontohkan tekanan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat dan munculnya populisme sayap kanan di Jerman sebagai bukti bahwa ancaman bukan hanya masalah negara berkembang.
Di kawasan Asia, ia menyoroti sejumlah tantangan spesifik seperti kudeta militer di Myanmar, maraknya disinformasi di Filipina, pembubaran partai politik melalui lembaga peradilan di Thailand, serta persoalan demokrasi di Vietnam.
Ia juga menyatakan keprihatinan atas kecenderungan kemunduran demokrasi yang terlihat di Indonesia.
Dalam pidato utama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memperingatkan bahaya populisme otoriter yang menggunakan retorika rakyat namun berpotensi melemahkan institusi yang mengawasi kekuasaan.
Hasto menekankan paradoks di mana janji kekuatan nasional sering ditukar dengan penyerahan kebebasan warga, serta peringatan bahwa korupsi dan hilangnya kepercayaan publik mempermudah bangkitnya populisme otoriter.
Ia menyatakan mekanisme checks and balances saat ini mengalami degradasi, supremasi hukum terlepas dari keadilan, dan kritik serta kebebasan pers kerap diposisikan sebagai ancaman.
Hasto mengaitkan dinamika tersebut dengan pelaksanaan Pemilu 2024, yang menurutnya menandai puncak keberhasilan strategi populisme otoriter yang mulai terbentuk sejak masa jabatan kedua Jokowi.
Sebagai langkah politik, Hasto mengusulkan penguatan pelembagaan partai politik dan pembangunan solidaritas dengan masyarakat sipil.
Ia menegaskan bahwa partai harus memiliki ideologi, sistem kaderisasi, disiplin organisasi, tradisi intelektual, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Konferensi dan workshop ini diselenggarakan pada 3–7 September 2026 oleh Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bekerja sama dengan PDI Perjuangan sebagai tuan rumah serta Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia.
Acara diikuti puluhan delegasi internasional yang terdiri atas pimpinan partai politik, anggota parlemen, akademisi, dan tokoh masyarakat sipil dari berbagai negara.
Pembukaan dipandu Angelina Dewi dan melibatkan laporan dari panitia pelaksana lokal Cintya Amanda Labetta Arie Seno, dengan pekikan salam perjuangan “Merdeka!” menandai dibukanya forum.
Dari Indonesia hadir antara lain Dr. Sukidi serta jajaran pimpinan PDI Perjuangan tingkat pusat dan Yogyakarta.
Hadir pula Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih dalam rangkaian pembukaan acara.







