Pada Jumat 17 Juli 2026 Kementerian Lingkungan Hidup menyegel sebuah pabrik pengolahan aluminium foil yang berlokasi di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.
Luas lokasi usaha diperkirakan sekitar 3.100 meter persegi dan kegiatan operasi pabrik itu dilaporkan telah berlangsung sejak 2024.
Pengelola diduga mengumpulkan bungkus bekas makanan dan kemasan detergen untuk diolah dengan cara dibakar guna memisahkan lapisan aluminium foil.
Setelah proses pembakaran, aluminium foil yang diperoleh dikompakkan menjadi ingot lalu dipasarkan ke konsumen atau pedagang.
Direktur Pengaduan dan Pengawasan Penegakan Hukum KLH, Ardyanto Nugroho, menyatakan verifikasi lapangan menunjukkan indikasi pencemaran udara, tanah, dan air di sekitar lokasi.
Ardyanto menyoroti potensi dampak kesehatan, termasuk peningkatan kasus ISPA dan kemungkinan risiko penyakit kronis seperti kanker bila paparan berlangsung dalam jangka panjang.
Pihak kementerian memerintahkan penghentian seluruh praktik pembakaran di lokasi tersebut sambil menunggu proses penegakan hukum lanjutan.
Selain penyegelan, KLH juga akan menelusuri asal bahan baku yang digunakan dan memanggil pihak-pihak yang memasok bungkus bekas makanan untuk dimintai keterangan terkait rantai pasok.
Petugas menemukan tumpukan limbah aluminium foil hasil pembakaran serta sejumlah limbah plastik kemasan yang belum diproses di area yang letaknya di tengah persawahan tersebut.
Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLH memasang garis penyegelan dan papan peringatan di lokasi, sehingga seluruh aktivitas pengolahan limbah dihentikan sementara.
Sebelumnya, Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH juga pernah melakukan penyegelan terhadap PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang, yang mengolah oli bekas menjadi Chemical Diesel Oil (CDO) dan diketahui menyebabkan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun.
Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa penyegelan PT BPE dilakukan atas perintah Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Jumhur, sebagai bagian dari upaya penindakan hukum terhadap praktik usaha yang merusak lingkungan.
Kementerian menyatakan akan melanjutkan penyelidikan dan menyiapkan langkah hukum yang diperlukan terhadap pemilik usaha serta pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam rantai pasok dan aktivitas pembakaran limbah.







